Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi. https://news.okezone.com/read/2025/11/16/337/3183845/komisi-yudisial-akui-masyarakat-masih-ragukan-integritas-pengadilanidhttps://news.okezone.com/read/2025/11/16/337/3183845/komisi-yudisial-akui-masyarakat-masih-ragukan-integritas-pengadilanhttps://news.okezone.com/read/2025/11/16/337/3183845/komisi-yudisial-akui-masyarakat-masih-ragukan-integritas-pengadilanMinggu 16 November 2025 09:25 WIBMuhamad Fadli RamadanKomisi Yudisial (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/11/16/337/3183845/komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi. Menurut Amzulian, hal tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar negara dalam memperkuat prinsip negara hukum. Ia menyampaikan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, akan sulit bagi sebuah negara hukum untuk berdiri kuat. "Salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar," kata Amzulian dalam pemaparannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025). Amzulian mengungkapkan, bahwa kondisi lembaga peradilan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju. Salah satu faktor pembeda adalah pengelolaan perkara yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik. "Padahal negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semestinya lembaga peradilan berada pada posisi nomor satu dalam tingkat kepercayaan publik. Tapi faktanya tidak demikian," tuturnya.   Ia juga membandingkan Indonesia dengan Australia yang hampir tidak memiliki tunggakan perkara. Menurutnya, sistem banding dan Peninjauan Kembali (PK) yang sering diajukan di Indonesia turut menghambat efisiensi peradilan. "Setahu saya, di pengadilan-pengadilan Australia setiap tahun itu hampir nol tunggakan kasus. Di Indonesia, walaupun jumlahnya makin menurun, tunggakan perkaranya masih cukup tinggi. Ini merefleksikan rendahnya kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita," ujarnya. Sebagai informasi, Komisi Yudisial telah berdiri selama 20 tahun. Namun Amzulian mengakui bahwa selama dua dekade ini KY masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. "Kita harus jujur, sampai hari ini publik belum puas dengan kinerja Komisi Yudisial. Saya sering keliling ke banyak kampus dan daerah, dan umumnya mereka masih agak kecewa," ungkapnya. Amzulian menambahkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya tertuju pada KY. Saat ini berbagai lembaga negara juga sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah. "Sebetulnya bukan lembaga negara itu tidak memperbaiki dirinya, tetapi tuntutan publik juga meningkat. Jadi lembaga bekerja, tetapi ekspektasi publik juga naik," pungkasnya. JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi. Menurut Amzulian, hal tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar negara dalam memperkuat prinsip negara hukum. Ia menyampaikan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, akan sulit bagi sebuah negara hukum untuk berdiri kuat. "Salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar," kata Amzulian dalam pemaparannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025). Amzulian mengungkapkan, bahwa kondisi lembaga peradilan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju. Salah satu faktor pembeda adalah pengelolaan perkara yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik. "Padahal negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semestinya lembaga peradilan berada pada posisi nomor satu dalam tingkat kepercayaan publik. Tapi faktanya tidak demikian," tuturnya.   Ia juga membandingkan Indonesia dengan Australia yang hampir tidak memiliki tunggakan perkara. Menurutnya, sistem banding dan Peninjauan Kembali (PK) yang sering diajukan di Indonesia turut menghambat efisiensi peradilan. "Setahu saya, di pengadilan-pengadilan Australia setiap tahun itu hampir nol tunggakan kasus. Di Indonesia, walaupun jumlahnya makin menurun, tunggakan perkaranya masih cukup tinggi. Ini merefleksikan rendahnya kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita," ujarnya. Sebagai informasi, Komisi Yudisial telah berdiri selama 20 tahun. Namun Amzulian mengakui bahwa selama dua dekade ini KY masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. "Kita harus jujur, sampai hari ini publik belum puas dengan kinerja Komisi Yudisial. Saya sering keliling ke banyak kampus dan daerah, dan umumnya mereka masih agak kecewa," ungkapnya. Amzulian menambahkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya tertuju pada KY. Saat ini berbagai lembaga negara juga sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah. "Sebetulnya bukan lembaga negara itu tidak memperbaiki dirinya, tetapi tuntutan publik juga meningkat. Jadi lembaga bekerja, tetapi ekspektasi publik juga naik," pungkasnya.