Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. https://news.okezone.com/read/2025/11/22/337/3185252/pemerintah-dorong-percepatan-penegasan-batas-desa-lewat-ilasppidhttps://news.okezone.com/read/2025/11/22/337/3185252/pemerintah-dorong-percepatan-penegasan-batas-desa-lewat-ilaspphttps://news.okezone.com/read/2025/11/22/337/3185252/pemerintah-dorong-percepatan-penegasan-batas-desa-lewat-ilasppSabtu 22 November 2025 21:14 WIBFahmi Firdaus Pemerintah Dorong Percepatan Penegasan Batas Desa Lewat ILASPPhttps://img.okezone.com/content/2025/11/22/337/3185252/pemerintah-ZhqN_large.jpgJAKARTA – Pemerintah berharap Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa. Pasalnya,  batas desa sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, regional, dan nasional. "Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi, " ujar Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, Sabtu (22/11/2025). La Ode menjelaskan,  batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. "Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara, "ujarnya. Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.  Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.   Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).   Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah. "Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear, " tutup La Ode Ahmad. JAKARTA – Pemerintah berharap Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa. Pasalnya,  batas desa sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, regional, dan nasional. "Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi, " ujar Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, Sabtu (22/11/2025). La Ode menjelaskan,  batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. "Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara, "ujarnya. Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.  Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.   Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).   Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah. "Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear, " tutup La Ode Ahmad.