Pramono mengatakan, jika Tim Tripartit itu sudah selesai merumuskan. Nantinya, hasil dari rumusan UMP itu akan diserahkan kepada dirinya. https://news.okezone.com/read/2025/12/01/338/3187133/pramono-sebut-ump-jakarta-2026-dalam-pembahasan-berapa-besarnyaidhttps://news.okezone.com/read/2025/12/01/338/3187133/pramono-sebut-ump-jakarta-2026-dalam-pembahasan-berapa-besarnyahttps://news.okezone.com/read/2025/12/01/338/3187133/pramono-sebut-ump-jakarta-2026-dalam-pembahasan-berapa-besarnyaSenin 01 Desember 2025 19:22 WIBRiyan Rizki Roshali Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpgJAKARTA -  Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 saat ini masih berada dalam proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan Tripartit. Yaitu melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. "Yang pertama untuk UMP DKI, sekarang kan sedang dalam pembahasan Tripartit. Kami menunggu itu," kata  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025). Pramono mengatakan, jika Tim Tripartit itu sudah selesai merumuskan. Nantinya, hasil dari rumusan UMP itu akan diserahkan kepada dirinya. "Kalau nanti sudah dilaporkan kepada Gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Pramono. Sebelumnya, Pemerintah telah menyelesaikan perumusan formula baru upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki angka konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah memiliki tenggat waktu hingga 21 November 2025 untuk mengumumkan formula baru tersebut. Meski begitu, Luthfi belum bersedia membeberkan detail rumus kenaikan UMP yang akan diterapkan tahun depan.   Luthfi hanya menegaskan bahwa keputusan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, pemerintah akan mencari titik tengah dalam penetapan UMP 2026 agar tetap menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha. JAKARTA -  Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 saat ini masih berada dalam proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan Tripartit. Yaitu melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. "Yang pertama untuk UMP DKI, sekarang kan sedang dalam pembahasan Tripartit. Kami menunggu itu," kata  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025). Pramono mengatakan, jika Tim Tripartit itu sudah selesai merumuskan. Nantinya, hasil dari rumusan UMP itu akan diserahkan kepada dirinya. "Kalau nanti sudah dilaporkan kepada Gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Pramono. Sebelumnya, Pemerintah telah menyelesaikan perumusan formula baru upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki angka konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah memiliki tenggat waktu hingga 21 November 2025 untuk mengumumkan formula baru tersebut. Meski begitu, Luthfi belum bersedia membeberkan detail rumus kenaikan UMP yang akan diterapkan tahun depan.   Luthfi hanya menegaskan bahwa keputusan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, pemerintah akan mencari titik tengah dalam penetapan UMP 2026 agar tetap menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha.