Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf lantaran pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana alam. Namun, Komisi II DPR RI meminta sanksi harus tetap diberikan. https://news.okezone.com/read/2025/12/09/337/3188753/bupati-aceh-selatan-minta-maaf-usai-umrah-saat-bencana-dpr-tetap-sanksiidhttps://news.okezone.com/read/2025/12/09/337/3188753/bupati-aceh-selatan-minta-maaf-usai-umrah-saat-bencana-dpr-tetap-sanksihttps://news.okezone.com/read/2025/12/09/337/3188753/bupati-aceh-selatan-minta-maaf-usai-umrah-saat-bencana-dpr-tetap-sanksiSelasa 09 Desember 2025 13:32 WIBFelldy UtamaBupati Aceh Selatan Mirwan MS (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2025/12/09/337/3188753/bupati_aceh_selatan-Gj8D_large.jpgJAKARTA – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf lantaran pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana alam. Namun, Komisi II DPR RI meminta sanksi harus tetap diberikan. "Walaupun beliau sudah meminta maaf, tapi sanksi harus tetap dilaksanakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, Selasa (9/12/2025). Menurutnya, apa yang dilakukan Bupati Aceh Selatan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Pasalnya, dia telah meninggalkan tanggung jawab kepada rakyatnya selama masa musibah bencana alam. "Jadi pasti sanksinya tidak akan ringan," ujarnya. Kendati Dede mengaku tidak mengetahui secara pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kita serahkan saja kepada kebijakan aturan yang ada melalui Kemendagri," pungkasnya.   JAKARTA – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf lantaran pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana alam. Namun, Komisi II DPR RI meminta sanksi harus tetap diberikan. "Walaupun beliau sudah meminta maaf, tapi sanksi harus tetap dilaksanakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, Selasa (9/12/2025). Menurutnya, apa yang dilakukan Bupati Aceh Selatan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Pasalnya, dia telah meninggalkan tanggung jawab kepada rakyatnya selama masa musibah bencana alam. "Jadi pasti sanksinya tidak akan ringan," ujarnya. Kendati Dede mengaku tidak mengetahui secara pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kita serahkan saja kepada kebijakan aturan yang ada melalui Kemendagri," pungkasnya.