Buku itu bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Zaman." https://news.okezone.com/read/2025/12/14/337/3189861/fadli-zon-resmikan-buku-penulisan-sejarah-ulang-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2025/12/14/337/3189861/fadli-zon-resmikan-buku-penulisan-sejarah-ulang-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2025/12/14/337/3189861/fadli-zon-resmikan-buku-penulisan-sejarah-ulang-indonesiaMinggu 14 Desember 2025 19:48 WIBAchmad Al FiqriFadli Zon Resmikan Buku Penulisan Sejarah Ulang Indonesia (Achmad Al Fiqri)https://img.okezone.com/content/2025/12/14/337/3189861/fadli_zon_resmikan_buku_penulisan_ulang_sejarah_indonesia-8Z5m_large.jpgJAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, meresmikan buku hasil penulisan sejarah ulang Indonesia, di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025) siang. Buku penulisan sejarah ulang bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Zaman." 1. Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia "Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya," ungkap Fadli saat memberi sambutan dalam peluncuran buku. Fadli mengaku belum pernah membaca buku ini. Ia mengungkapkan, penulisan sejarah ulang merupakan upaya Kemenbud memfasilitasi sejarawan dan penulis sejarah.  "Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?" ungkap Fadli. Sedianya, proyek penulisan sejarah ulang ini digarap Direktorat Sejarah Kemenbud. Direktorat ini, kata dia, sempat hiatus sebelum Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengaku memperjuangkan keberadaan Direktorat Sejarah. "Apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya memfasilitasi sejarah. Kalau Direktorat Sejarah tugasnya tidak memfasilitasi sejarah, ya mendingan tidak perlu ada Direktorat Sejarah seperti beberapa tahun belakangan ini," kata Fadli.   Sekedar informasi, peresmian buku penulisan ulang sejarah ini dilakukan Fadli bersama sejumlah penulis dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddian. Prosesi peluncuran ditandai dengan penempelan puzle peta Indonesia. Proyek ini sempat menuai polemik. PDI Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Proyek itu dinilai melukai banyak orang. "Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025). Dia tak menampik salah satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap ini adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. "Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya. JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, meresmikan buku hasil penulisan sejarah ulang Indonesia, di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025) siang. Buku penulisan sejarah ulang bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Zaman." 1. Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia "Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya," ungkap Fadli saat memberi sambutan dalam peluncuran buku. Fadli mengaku belum pernah membaca buku ini. Ia mengungkapkan, penulisan sejarah ulang merupakan upaya Kemenbud memfasilitasi sejarawan dan penulis sejarah.  "Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?" ungkap Fadli. Sedianya, proyek penulisan sejarah ulang ini digarap Direktorat Sejarah Kemenbud. Direktorat ini, kata dia, sempat hiatus sebelum Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengaku memperjuangkan keberadaan Direktorat Sejarah. "Apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya memfasilitasi sejarah. Kalau Direktorat Sejarah tugasnya tidak memfasilitasi sejarah, ya mendingan tidak perlu ada Direktorat Sejarah seperti beberapa tahun belakangan ini," kata Fadli.   Sekedar informasi, peresmian buku penulisan ulang sejarah ini dilakukan Fadli bersama sejumlah penulis dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddian. Prosesi peluncuran ditandai dengan penempelan puzle peta Indonesia. Proyek ini sempat menuai polemik. PDI Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Proyek itu dinilai melukai banyak orang. "Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025). Dia tak menampik salah satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap ini adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. "Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya.