Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. https://news.okezone.com/read/2025/12/23/337/3191370/kpk-geledah-rumah-dinas-bupati-indragiri-hulu-sita-uang-rp400-jutaidhttps://news.okezone.com/read/2025/12/23/337/3191370/kpk-geledah-rumah-dinas-bupati-indragiri-hulu-sita-uang-rp400-jutahttps://news.okezone.com/read/2025/12/23/337/3191370/kpk-geledah-rumah-dinas-bupati-indragiri-hulu-sita-uang-rp400-jutaSelasa 23 Desember 2025 00:38 WIBNur KhabibiKPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta (Nur Khabibi)https://img.okezone.com/content/2025/12/23/337/3191370/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan beberapa lokasi lainnya pada Kamis (18/12/2025). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.  "Dalam penggeledahan yang dilakukan pada pekan kemarin itu, tim mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).  "Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp400 juta," sambungnya.  Budi menyebutkan, dugaan awal uang tersebut terkait proyek-proyek di Riau. "Temuan ini masih didalami," ujarnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.    Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).  Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan beberapa lokasi lainnya pada Kamis (18/12/2025). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.  "Dalam penggeledahan yang dilakukan pada pekan kemarin itu, tim mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).  "Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp400 juta," sambungnya.  Budi menyebutkan, dugaan awal uang tersebut terkait proyek-proyek di Riau. "Temuan ini masih didalami," ujarnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.    Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).  Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.