Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD layak dipertimbangkan. https://news.okezone.com/read/2025/12/30/337/3192524/wakil-ketua-mpr-sebut-kepala-daerah-dipilih-dprd-tak-langgar-konstitusiidhttps://news.okezone.com/read/2025/12/30/337/3192524/wakil-ketua-mpr-sebut-kepala-daerah-dipilih-dprd-tak-langgar-konstitusihttps://news.okezone.com/read/2025/12/30/337/3192524/wakil-ketua-mpr-sebut-kepala-daerah-dipilih-dprd-tak-langgar-konstitusiSelasa 30 Desember 2025 00:05 WIBFelldy UtamaWakil Ketua MPR Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi (Felldy Utama)https://img.okezone.com/content/2025/12/30/337/3192524/wakil_ketua_mpr_eddy_soeparno-pNVI_large.jpgJAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur maupun bupati/wali kota dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) layak dipertimbangkan. "Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," kata Eddy di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Berkaca dari pengalamannya sebagai Sekjen PAN hampir 10 tahun, Eddy melihat banyak sekali persoalan yang dihadapi dalam proses atau tahapan dari pelaksanaan pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat. Persoalan itu diantaranya politik uang atau money politics, politik dinasti, hingga politik identitas yang muncul di tengah masyarakat. "Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model keterwakilan melalui DPRD, agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi," ujarnya. Ia mengakui, akan banyak kritik yang dilayangkan masyarakat jika usulan pilkada dipilih DPRD ini benar terealisasi. Namun, ia juga mengingatkan dampak negatif pilkada langsung yang perlu diperhitungkan. "Nah ini menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji, sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita," tuturnya.   Eddy menegaskan usulan Pilkada dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jika tetap masih ada yang merasa dirugikan, ia menyebut ada ruang untuk mengujinya. "Masih konstitusional. Andai kata pun misalkan saja kemudian ada perubahan terhadap undang-undang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, tentu bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.   JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur maupun bupati/wali kota dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) layak dipertimbangkan. "Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," kata Eddy di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Berkaca dari pengalamannya sebagai Sekjen PAN hampir 10 tahun, Eddy melihat banyak sekali persoalan yang dihadapi dalam proses atau tahapan dari pelaksanaan pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat. Persoalan itu diantaranya politik uang atau money politics, politik dinasti, hingga politik identitas yang muncul di tengah masyarakat. "Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model keterwakilan melalui DPRD, agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi," ujarnya. Ia mengakui, akan banyak kritik yang dilayangkan masyarakat jika usulan pilkada dipilih DPRD ini benar terealisasi. Namun, ia juga mengingatkan dampak negatif pilkada langsung yang perlu diperhitungkan. "Nah ini menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji, sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita," tuturnya.   Eddy menegaskan usulan Pilkada dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jika tetap masih ada yang merasa dirugikan, ia menyebut ada ruang untuk mengujinya. "Masih konstitusional. Andai kata pun misalkan saja kemudian ada perubahan terhadap undang-undang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, tentu bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.