Pegiat media sosial sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyoroti langkah hukum Partai Demokrat yang melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. https://news.okezone.com/read/2026/01/09/337/3194539/ade-armando-polisikan-akun-medsos-perkuat-dugaan-demokrat-roy-suryo-bersekutu-jatuhkan-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2026/01/09/337/3194539/ade-armando-polisikan-akun-medsos-perkuat-dugaan-demokrat-roy-suryo-bersekutu-jatuhkan-jokowihttps://news.okezone.com/read/2026/01/09/337/3194539/ade-armando-polisikan-akun-medsos-perkuat-dugaan-demokrat-roy-suryo-bersekutu-jatuhkan-jokowiJum'at 09 Januari 2026 23:48 WIBFelldy UtamaAde Armando (Foto: Felldy Utama/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/01/09/337/3194539/ade_armando-hRZo_large.jpgJAKARTA – Pegiat media sosial sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyoroti langkah hukum Partai Demokrat yang melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ade menilai langkah tersebut justru menguatkan kecurigaannya bahwa Partai Demokrat memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo dan pihak-pihak lain dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan bahwa Roy Suryo pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. “Apa yang dilakukan oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut,” kata Ade dalam konferensi pers menanggapi laporan Partai Demokrat yang digelar di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026). Ade menyarankan agar Partai Demokrat menghentikan langkah hukum tersebut. Menurutnya, pelaporan terhadap akun-akun media sosial justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi citra partai. Ia menilai, langkah itu dapat memperburuk reputasi Partai Demokrat, baik di internal partai maupun dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. “Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas KIM dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo,” ujarnya. Sementara Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra sejak awal menegaskan tak terkait dengan isu ijazah Jokowi. Ia menepis tudingan 'partai biru' yang dilontarkan Jokowi sebagai orang di balik isu tersebut adalah Demokrat. "Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar," ujarnya Minggu 27 Juli 2025 silam. Kini, Demokrat pun mengambil tindakan dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap sudah melewati batas. Setidaknya, ada empat akun yang dilaporkan ke polisi. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2026. “Benar, semalam BHPP DPP Partai Demokrat telah membuat laporan polisi (LP),” kata Kepala BHPP DPP Partai Demokrat, Muhajir, saat dikonfirmasi, Selasa 6 Juni 2026.  Muhajir menerangkan, ada empat akun media sosial yang dilaporkan, yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp. JAKARTA – Pegiat media sosial sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyoroti langkah hukum Partai Demokrat yang melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ade menilai langkah tersebut justru menguatkan kecurigaannya bahwa Partai Demokrat memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo dan pihak-pihak lain dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan bahwa Roy Suryo pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. “Apa yang dilakukan oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut,” kata Ade dalam konferensi pers menanggapi laporan Partai Demokrat yang digelar di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026). Ade menyarankan agar Partai Demokrat menghentikan langkah hukum tersebut. Menurutnya, pelaporan terhadap akun-akun media sosial justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi citra partai. Ia menilai, langkah itu dapat memperburuk reputasi Partai Demokrat, baik di internal partai maupun dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. “Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas KIM dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo,” ujarnya. Sementara Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra sejak awal menegaskan tak terkait dengan isu ijazah Jokowi. Ia menepis tudingan 'partai biru' yang dilontarkan Jokowi sebagai orang di balik isu tersebut adalah Demokrat. "Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar," ujarnya Minggu 27 Juli 2025 silam. Kini, Demokrat pun mengambil tindakan dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap sudah melewati batas. Setidaknya, ada empat akun yang dilaporkan ke polisi. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2026. “Benar, semalam BHPP DPP Partai Demokrat telah membuat laporan polisi (LP),” kata Kepala BHPP DPP Partai Demokrat, Muhajir, saat dikonfirmasi, Selasa 6 Juni 2026.  Muhajir menerangkan, ada empat akun media sosial yang dilaporkan, yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.