Inisiatif pembagian kuota tambahan yang menyimpang dari aturan undang-undang itu datang dari PIHK alias biro travel https://news.okezone.com/read/2026/01/12/337/3195038/wakil-katib-syuriah-pwnu-dki-dicecar-kpk-soal-pembagian-kuota-haji-tambahanidhttps://news.okezone.com/read/2026/01/12/337/3195038/wakil-katib-syuriah-pwnu-dki-dicecar-kpk-soal-pembagian-kuota-haji-tambahanhttps://news.okezone.com/read/2026/01/12/337/3195038/wakil-katib-syuriah-pwnu-dki-dicecar-kpk-soal-pembagian-kuota-haji-tambahanSenin 12 Januari 2026 22:13 WIBJonathan SimanjuntakWakil Katib Syuriah PWNU DKI Dicecar KPK soal Pembagian Kuota Haji Tambahan (Jonathan Simanjuntak)https://img.okezone.com/content/2026/01/12/337/3195038/wakil_katib_syuriah_pwnu_dki_muzaki_kholis-fQaU_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis (MZK), Senin (12/1/2026). Penyidik mencecar Muzaki soal proses pembagian kuota haji tambahan. 1. Pembagian Kuota Haji Tambahan Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). "Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU didalami pengetahuannya terkait inisiatif-inisiatif dari PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus-red) untuk melakukan pembagian kuota haji khusus," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (12/1/2026). Menurut Budi, inisiatif pembagian kuota tambahan yang menyimpang dari aturan undang-undang itu datang dari PIHK alias biro travel bersama dengan Kemenag. "Oleh karena itu sejak awal KPK sampaikan, apakah diskresi ini murni dilakukan Kementerian Agama, atau ada inisiatif juga dari PIHK atau dari travel, sehingga ketemu angka 50:50," sambung dia. Muzaki memang tidak mempunyai biro travel. Namun, KPK menyebut Muzaki mengetahui persis proses hingga penyampaian inisiatif pembagian kuota tersebut.  "Sampai saat ini diketahui tidak punya biro travel, namun mengetahui terkait proses maupun tahapan dalam penyampaian inisiatif dari PIHK ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan tersebut," tutur dia. Muzaki diperiksa sekitar 10 jam pada Senin (12/1) hari ini. Sayangnya, Muzaki menolak untuk berbicara terkait pemeriksaannya.   JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis (MZK), Senin (12/1/2026). Penyidik mencecar Muzaki soal proses pembagian kuota haji tambahan. 1. Pembagian Kuota Haji Tambahan Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). "Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU didalami pengetahuannya terkait inisiatif-inisiatif dari PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus-red) untuk melakukan pembagian kuota haji khusus," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (12/1/2026). Menurut Budi, inisiatif pembagian kuota tambahan yang menyimpang dari aturan undang-undang itu datang dari PIHK alias biro travel bersama dengan Kemenag. "Oleh karena itu sejak awal KPK sampaikan, apakah diskresi ini murni dilakukan Kementerian Agama, atau ada inisiatif juga dari PIHK atau dari travel, sehingga ketemu angka 50:50," sambung dia. Muzaki memang tidak mempunyai biro travel. Namun, KPK menyebut Muzaki mengetahui persis proses hingga penyampaian inisiatif pembagian kuota tersebut.  "Sampai saat ini diketahui tidak punya biro travel, namun mengetahui terkait proses maupun tahapan dalam penyampaian inisiatif dari PIHK ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan tersebut," tutur dia. Muzaki diperiksa sekitar 10 jam pada Senin (12/1) hari ini. Sayangnya, Muzaki menolak untuk berbicara terkait pemeriksaannya.