Pengadaan laptop chromebook tengah berperkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu terdakwanya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. https://news.okezone.com/read/2026/01/14/340/3195462/kendala-internet-chromebook-dikeluhkan-tak-bisa-digunakan-di-sekolahidhttps://news.okezone.com/read/2026/01/14/340/3195462/kendala-internet-chromebook-dikeluhkan-tak-bisa-digunakan-di-sekolahhttps://news.okezone.com/read/2026/01/14/340/3195462/kendala-internet-chromebook-dikeluhkan-tak-bisa-digunakan-di-sekolahRabu 14 Januari 2026 21:52 WIBDanandaya Arya putraIlustrasi (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2026/01/14/340/3195462/chromebook-HzSr_large.jpgJAKARTA – Pengadaan laptop chromebook tengah berperkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu terdakwanya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sementara perkara itu bergulir, program digitalisasi sekolah melalui bantuan pengadaan laptop chromebook dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di daerah. Pasalnya, chromebook hanya menjadi pajangan akibat tidak maksimalnya infrastruktur penunjang di wilayah tersebut. Hal ini dituturkan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Simu Timur, Kaswin, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap laptop tersebut. Sekolahnya menerima tiga unit chromebook pada 2021, perangkat itu hingga kini sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. “Chromebook tersebut tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa kami. Penyebab utamanya karena perangkat ini tidak dapat terhubung dengan jaringan internet di lokasi kami,” ujar Kaswin, dikutip Rabu (14/1/2026). Tak hanya Kaswin, kondisi serupa juga dialami SD Negeri 9 Tanjung Sakti Pumi. Kepala sekolahnya, Intanmi, menuturkan ketiadaan sinyal internet di wilayahnya membuat chromebook yang mereka terima menjadi tidak berdaya. “Setiap kali pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), kami selalu terpaksa menumpang di SD Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi karena di sekolah kami tidak ada sinyal. Kami tidak bisa menggunakan chromebook ini secara maksimal,” kata Intanmi. Chromebook, yang secara sistem operasi sangat bergantung pada koneksi internet (cloud-based), menjadi tidak berguna di wilayah blank spot. Pengadaan ini dinilai terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia. Tak hanya masalah fungsionalitas, program ini juga terus dibayangi persoalan hukum. Sebagaimana diketahui, pengadaan chromebook di sejumlah daerah telah masuk ke ranah pidana korupsi. Dengan realitas tersebut, kebijakan ini dinilai terlalu Jakarta-sentris serta kurang peka terhadap kondisi di lapangan. Sebab, tanpa pemerataan jaringan internet dan pelatihan teknis bagi guru, bantuan perangkat digital bernilai fantastis ini justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. JAKARTA – Pengadaan laptop chromebook tengah berperkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu terdakwanya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sementara perkara itu bergulir, program digitalisasi sekolah melalui bantuan pengadaan laptop chromebook dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di daerah. Pasalnya, chromebook hanya menjadi pajangan akibat tidak maksimalnya infrastruktur penunjang di wilayah tersebut. Hal ini dituturkan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Simu Timur, Kaswin, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap laptop tersebut. Sekolahnya menerima tiga unit chromebook pada 2021, perangkat itu hingga kini sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. “Chromebook tersebut tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa kami. Penyebab utamanya karena perangkat ini tidak dapat terhubung dengan jaringan internet di lokasi kami,” ujar Kaswin, dikutip Rabu (14/1/2026). Tak hanya Kaswin, kondisi serupa juga dialami SD Negeri 9 Tanjung Sakti Pumi. Kepala sekolahnya, Intanmi, menuturkan ketiadaan sinyal internet di wilayahnya membuat chromebook yang mereka terima menjadi tidak berdaya. “Setiap kali pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), kami selalu terpaksa menumpang di SD Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi karena di sekolah kami tidak ada sinyal. Kami tidak bisa menggunakan chromebook ini secara maksimal,” kata Intanmi. Chromebook, yang secara sistem operasi sangat bergantung pada koneksi internet (cloud-based), menjadi tidak berguna di wilayah blank spot. Pengadaan ini dinilai terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia. Tak hanya masalah fungsionalitas, program ini juga terus dibayangi persoalan hukum. Sebagaimana diketahui, pengadaan chromebook di sejumlah daerah telah masuk ke ranah pidana korupsi. Dengan realitas tersebut, kebijakan ini dinilai terlalu Jakarta-sentris serta kurang peka terhadap kondisi di lapangan. Sebab, tanpa pemerataan jaringan internet dan pelatihan teknis bagi guru, bantuan perangkat digital bernilai fantastis ini justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.