Laporan berbentuk rekomendasi itu akan disampaikan pada akhir Januari 2026. https://news.okezone.com/read/2026/01/21/337/3196720/yusril-ungkap-laporan-komisi-reformasi-polri-disampaikan-ke-prabowo-akhir-januariidhttps://news.okezone.com/read/2026/01/21/337/3196720/yusril-ungkap-laporan-komisi-reformasi-polri-disampaikan-ke-prabowo-akhir-januarihttps://news.okezone.com/read/2026/01/21/337/3196720/yusril-ungkap-laporan-komisi-reformasi-polri-disampaikan-ke-prabowo-akhir-januariRabu 21 Januari 2026 19:32 WIBJonathan SimanjuntakYusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari (Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/01/21/337/3196720/yusril_ihza_mahendra-IpBg_large.jpgJAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri  akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan berbentuk rekomendasi itu akan disampaikan pada akhir Januari 2026. 1. Laporan ke Prabowo Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengatakanM saat ini tim yang dibentuk Prabowo itu rapat maraton untuk menjaring berbagai aspirasi serta melakukan rapat pleno untuk menyusun draf laporan. "Memang paling tidak pada akhir bulan Januari ini sudah disusun draf laporan itu. Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah," kata Yusril (21/1/2026). Ia tak merinci lebih jauh terkait apa saja poin dari laporan yang akan disampaikan ke Prabowo. Namun, ia menyebut garis besar pokok persoalan tersebut terkait Polri akan disampaikan ke Presiden. "Paling tidak itu pokok-pokok persoalan yang disampaikan kepada Presiden sudah dapat disampaikan," ucap Yusril. "Tapi persoalan teknis yang kecil-kecil, seperti yang detail-detail, seperti mengenai soal kepangkatan, prosedur pemindahan personel kepolisian dari satu tempat ke tempat yang lain, mengenai promosi, rekrutmen, pendidikan dan lain-lain itu mungkin tidak perlu sampai ke Presiden," tuturnya.   Yusril menyampaikan, laporan itu berbentuk rekomendasi yang intinya akan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Polri. Dengan demikian, jika rekomendasi telah diberikan maka pemerintah wajib melakukan revisi UU Polri. "Ya setelah itu disampaikan kepada Presiden, maka mau tidak mau harus segera dirumuskan rancangan UU tentang amandemen terhadap UU kepolisian yang ada sekarang," ucapnya.   JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri  akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan berbentuk rekomendasi itu akan disampaikan pada akhir Januari 2026. 1. Laporan ke Prabowo Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengatakanM saat ini tim yang dibentuk Prabowo itu rapat maraton untuk menjaring berbagai aspirasi serta melakukan rapat pleno untuk menyusun draf laporan. "Memang paling tidak pada akhir bulan Januari ini sudah disusun draf laporan itu. Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah," kata Yusril (21/1/2026). Ia tak merinci lebih jauh terkait apa saja poin dari laporan yang akan disampaikan ke Prabowo. Namun, ia menyebut garis besar pokok persoalan tersebut terkait Polri akan disampaikan ke Presiden. "Paling tidak itu pokok-pokok persoalan yang disampaikan kepada Presiden sudah dapat disampaikan," ucap Yusril. "Tapi persoalan teknis yang kecil-kecil, seperti yang detail-detail, seperti mengenai soal kepangkatan, prosedur pemindahan personel kepolisian dari satu tempat ke tempat yang lain, mengenai promosi, rekrutmen, pendidikan dan lain-lain itu mungkin tidak perlu sampai ke Presiden," tuturnya.   Yusril menyampaikan, laporan itu berbentuk rekomendasi yang intinya akan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Polri. Dengan demikian, jika rekomendasi telah diberikan maka pemerintah wajib melakukan revisi UU Polri. "Ya setelah itu disampaikan kepada Presiden, maka mau tidak mau harus segera dirumuskan rancangan UU tentang amandemen terhadap UU kepolisian yang ada sekarang," ucapnya.