Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini berlaku untuk batas nilai gratifikasi, pelaporan, dan penandatangan SK. https://news.okezone.com/read/2026/01/28/337/3198042/kpk-ubah-aturan-gratifikasi-ini-perubahan-yang-wajib-diketahuiidhttps://news.okezone.com/read/2026/01/28/337/3198042/kpk-ubah-aturan-gratifikasi-ini-perubahan-yang-wajib-diketahuihttps://news.okezone.com/read/2026/01/28/337/3198042/kpk-ubah-aturan-gratifikasi-ini-perubahan-yang-wajib-diketahuiRabu 28 Januari 2026 11:32 WIBNur KhabibiKPK Ubah Aturan Gratifikasi (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/01/28/337/3198042/kpk_ubah_aturan_gratifikasi-ZLKf_large.jpgJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini berlaku untuk batas nilai gratifikasi, pelaporan, dan penandatangan SK. "Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah," bunyi Pasal 1 yang dilihat pada Rabu (28/1/2026).  Beberapa perubahan penting yaitu: Hadiah Pernikahan / Upacara Adat-Agama Sebelum: Rp1.000.000 per pemberi Sesudah: Rp1.500.000 per pemberi Hadiah Sesama Rekan Kerja (bukan uang) Sebelum: Rp200.000 per pemberi, maksimal Rp1.000.000/tahun Sesudah: Rp500.000 per pemberi, maksimal Rp1.500.000/tahun   Hadiah Sesama Rekan Kerja (pisah pensiun / ulang tahun) Sebelum: Rp300.000 per pemberi Sesudah: dihapus Laporan yang melewati 30 hari kerja, dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku. Penandatangan SK Gratifikasi Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi Sesudah: Berdasarkan sifat prominent (Penandatangan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor).  Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 30 hari kerja dari tanggal penerimaan Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 20 hari kerja dari tanggal lapor JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini berlaku untuk batas nilai gratifikasi, pelaporan, dan penandatangan SK. "Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah," bunyi Pasal 1 yang dilihat pada Rabu (28/1/2026).  Beberapa perubahan penting yaitu: Hadiah Pernikahan / Upacara Adat-Agama Sebelum: Rp1.000.000 per pemberi Sesudah: Rp1.500.000 per pemberi Hadiah Sesama Rekan Kerja (bukan uang) Sebelum: Rp200.000 per pemberi, maksimal Rp1.000.000/tahun Sesudah: Rp500.000 per pemberi, maksimal Rp1.500.000/tahun   Hadiah Sesama Rekan Kerja (pisah pensiun / ulang tahun) Sebelum: Rp300.000 per pemberi Sesudah: dihapus Laporan yang melewati 30 hari kerja, dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku. Penandatangan SK Gratifikasi Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi Sesudah: Berdasarkan sifat prominent (Penandatangan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor).  Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 30 hari kerja dari tanggal penerimaan Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 20 hari kerja dari tanggal lapor