Hermawan menyebut, muncul kekeliruan terkait sejumlah kebijakan Kapolri termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden. https://news.okezone.com/read/2026/02/04/337/3199673/hermawan-sulistyo-ketegasan-kapolri-sering-disalahartikan-sebagai-sikap-membangkangidhttps://news.okezone.com/read/2026/02/04/337/3199673/hermawan-sulistyo-ketegasan-kapolri-sering-disalahartikan-sebagai-sikap-membangkanghttps://news.okezone.com/read/2026/02/04/337/3199673/hermawan-sulistyo-ketegasan-kapolri-sering-disalahartikan-sebagai-sikap-membangkangRabu 04 Februari 2026 20:03 WIBPuteranegara BatubaraHermawan Sulistyo: Ketegasan Kapolri Sering Disalahartikan sebagai Sikap Membangkang!https://img.okezone.com/content/2026/02/04/337/3199673/polri-qe8U_large.jpgJAKARTA - Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan sejumlah dinamika kebijakan Jenderal Listyo Sigit di tengah bergulirnya wacana reformasi Polri. Hermawan menyebut, muncul kekeliruan terkait sejumlah kebijakan Kapolri termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden. “Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” kata Hermawan dalam acara bedah buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan di STIK, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, hal tersebut juga mengulas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, khususnya dalam penanganan kasus besar yang berdampak pada institusi. “Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu tidak mudah. Buku ini tidak untuk memuji, tapi untuk mendudukkan keputusannya secara proporsional,” ujarnya. Hermawan juga menilai, ketegasan Kapolri yang terlihat dalam forum-forum resmi kerap disalahartikan sebagai sikap membangkang. “Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” ucapnya.   Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemahaman konteks demokrasi dalam melihat posisi Polri sebagai polisi sipil. “Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Chryshnanda di kesempatan yang sama. Ia menambahkan, reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis. “Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar,” pungkasnya. JAKARTA - Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan sejumlah dinamika kebijakan Jenderal Listyo Sigit di tengah bergulirnya wacana reformasi Polri. Hermawan menyebut, muncul kekeliruan terkait sejumlah kebijakan Kapolri termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden. “Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” kata Hermawan dalam acara bedah buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan di STIK, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, hal tersebut juga mengulas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, khususnya dalam penanganan kasus besar yang berdampak pada institusi. “Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu tidak mudah. Buku ini tidak untuk memuji, tapi untuk mendudukkan keputusannya secara proporsional,” ujarnya. Hermawan juga menilai, ketegasan Kapolri yang terlihat dalam forum-forum resmi kerap disalahartikan sebagai sikap membangkang. “Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” ucapnya.   Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemahaman konteks demokrasi dalam melihat posisi Polri sebagai polisi sipil. “Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Chryshnanda di kesempatan yang sama. Ia menambahkan, reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis. “Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar,” pungkasnya.