Israel telah menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah rezim Zionis merebut tanah Palestina dan menguasai Tepi Barat. https://news.okezone.com/read/2026/02/11/18/3200947/palestina-serukan-negara-negara-kuat-hentikan-langkah-israel-untuk-aneksasi-tepi-baratidhttps://news.okezone.com/read/2026/02/11/18/3200947/palestina-serukan-negara-negara-kuat-hentikan-langkah-israel-untuk-aneksasi-tepi-barathttps://news.okezone.com/read/2026/02/11/18/3200947/palestina-serukan-negara-negara-kuat-hentikan-langkah-israel-untuk-aneksasi-tepi-baratRabu 11 Februari 2026 11:33 WIBRahman AsmardikaIlustrasi. https://img.okezone.com/content/2026/02/11/18/3200947/ilustrasi-m0gV_large.jpgJAKARTA – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan langkah-langkah Israel baru-baru ini dalam memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Duta Besar Riyad Mansour menyebut langkah Israel ini sama dengan “aneksasi tanah rakyat Palestina.” Ditemani oleh perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Dubes Mansour mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Selasa (10/2/2026) bahwa Palestina sedang “memobilisasi” secara diplomatik melawan upaya Israel yang “ilegal.” “Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra yang kuat… akan menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini,” kata Mansour sebagaimana dilansir Al Jazeera. Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2/2026) menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.   Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan telah membangun permukiman di sana yang melanggar hukum internasional, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan “sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.” Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, “dan rezim yang terkait dengannya,” “melanggar hukum internasional.” Para pejabat Israel secara terbuka menyatakan bahwa langkah-langkah baru-baru ini bertujuan mencaplok Tepi Barat dan mencegah pembentukan negara Palestina. Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan pada Selasa bahwa langkah-langkah untuk memperketat kendali Israel atas Tepi Barat mewakili “kedaulatan de facto” atas wilayah tersebut.   Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel, tetapi belum ada konsekuensi atau sanksi internasional yang berarti terhadap negara tersebut atas pelanggaran terhadap warga Palestina. Pada Selasa, Mansour menyoroti meningkatnya dukungan internasional untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, menekankan bahwa Palestina “tidak sendirian.” “Perjuangan ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini,” katanya kepada wartawan. Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat (AS), yang secara resmi dimulai pada Rabu (11/2/2026). Presiden AS Donald Trump, seorang pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyuarakan penentangannya terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki. JAKARTA – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan langkah-langkah Israel baru-baru ini dalam memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Duta Besar Riyad Mansour menyebut langkah Israel ini sama dengan “aneksasi tanah rakyat Palestina.” Ditemani oleh perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Dubes Mansour mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Selasa (10/2/2026) bahwa Palestina sedang “memobilisasi” secara diplomatik melawan upaya Israel yang “ilegal.” “Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra yang kuat… akan menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini,” kata Mansour sebagaimana dilansir Al Jazeera. Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2/2026) menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.   Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan telah membangun permukiman di sana yang melanggar hukum internasional, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan “sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.” Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, “dan rezim yang terkait dengannya,” “melanggar hukum internasional.” Para pejabat Israel secara terbuka menyatakan bahwa langkah-langkah baru-baru ini bertujuan mencaplok Tepi Barat dan mencegah pembentukan negara Palestina. Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan pada Selasa bahwa langkah-langkah untuk memperketat kendali Israel atas Tepi Barat mewakili “kedaulatan de facto” atas wilayah tersebut.   Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel, tetapi belum ada konsekuensi atau sanksi internasional yang berarti terhadap negara tersebut atas pelanggaran terhadap warga Palestina. Pada Selasa, Mansour menyoroti meningkatnya dukungan internasional untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, menekankan bahwa Palestina “tidak sendirian.” “Perjuangan ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini,” katanya kepada wartawan. Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat (AS), yang secara resmi dimulai pada Rabu (11/2/2026). Presiden AS Donald Trump, seorang pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyuarakan penentangannya terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.