Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah mematangkan rumusan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta. https://news.okezone.com/read/2026/03/21/337/3208199/pemerintah-siapkan-kebijakan-wfh-mensesneg-segera-difinalkanidhttps://news.okezone.com/read/2026/03/21/337/3208199/pemerintah-siapkan-kebijakan-wfh-mensesneg-segera-difinalkanhttps://news.okezone.com/read/2026/03/21/337/3208199/pemerintah-siapkan-kebijakan-wfh-mensesneg-segera-difinalkanSabtu 21 Maret 2026 22:10 WIBBinti MufaridaMensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/03/21/337/3208199/mensesneg_prasetyo_hadi-pEsy_large.jpg JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah mematangkan rumusan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), seiring dinamika global seperti konflik di Timur Tengah. Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam berbagai sektor. “Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam sidang kabinet paripurna, kita sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Ia menegaskan, langkah ini bukan karena adanya gangguan pasokan BBM. “Bukan berarti ada masalah pasokan. Sejauh ini, pasokan BBM aman,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi momentum untuk melakukan koreksi dan peningkatan efisiensi dalam sistem kerja. “Ini bagian dari upaya kita untuk mengoreksi diri, memperbaiki, dan mengefisienkan cara bekerja. Dalam waktu dekat, rumusan kebijakan ini akan kita finalkan dan sampaikan kepada masyarakat,” katanya.   Dalam pembahasan awal, pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH minimal satu hari dalam sepekan. “Salah satu opsi, work from home diberlakukan paling tidak satu hari dalam satu minggu,” ujarnya. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan masih dalam tahap kajian. “Perlu diluruskan bahwa kebijakan ini hanya untuk sektor tertentu. Sektor pelayanan, industri, dan perdagangan tentu masih kami kaji, sehingga tidak disalahpahami,” pungkasnya. JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah mematangkan rumusan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), seiring dinamika global seperti konflik di Timur Tengah. Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam berbagai sektor. “Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam sidang kabinet paripurna, kita sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Ia menegaskan, langkah ini bukan karena adanya gangguan pasokan BBM. “Bukan berarti ada masalah pasokan. Sejauh ini, pasokan BBM aman,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi momentum untuk melakukan koreksi dan peningkatan efisiensi dalam sistem kerja. “Ini bagian dari upaya kita untuk mengoreksi diri, memperbaiki, dan mengefisienkan cara bekerja. Dalam waktu dekat, rumusan kebijakan ini akan kita finalkan dan sampaikan kepada masyarakat,” katanya.   Dalam pembahasan awal, pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH minimal satu hari dalam sepekan. “Salah satu opsi, work from home diberlakukan paling tidak satu hari dalam satu minggu,” ujarnya. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan masih dalam tahap kajian. “Perlu diluruskan bahwa kebijakan ini hanya untuk sektor tertentu. Sektor pelayanan, industri, dan perdagangan tentu masih kami kaji, sehingga tidak disalahpahami,” pungkasnya.