Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. https://news.okezone.com/read/2026/04/01/337/3209983/kpk-telusuri-aset-rumah-bupati-bekasi-nonaktif-ade-kuswaraidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/01/337/3209983/kpk-telusuri-aset-rumah-bupati-bekasi-nonaktif-ade-kuswarahttps://news.okezone.com/read/2026/04/01/337/3209983/kpk-telusuri-aset-rumah-bupati-bekasi-nonaktif-ade-kuswaraRabu 01 April 2026 13:15 WIBNur KhabibiJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/01/337/3209983/juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-6TOr_large.jpg JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa seorang saksi dari pihak Legal Lippo Cikarang, Ruri, pada Selasa (31/3/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Ade Kuswara. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pembelian aset dalam bentuk rumah oleh tersangka ADK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026). Budi menjelaskan, penelusuran aset menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, baik untuk pembuktian perkara maupun sebagai langkah awal pemulihan aset (asset recovery). “Penelusuran ini selain dibutuhkan dalam proses pembuktian, juga sebagai upaya awal dalam asset recovery,” ujarnya.   Diketahui, KPK telah menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek. Ia ditetapkan bersama HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan HMK sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa seorang saksi dari pihak Legal Lippo Cikarang, Ruri, pada Selasa (31/3/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Ade Kuswara. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pembelian aset dalam bentuk rumah oleh tersangka ADK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026). Budi menjelaskan, penelusuran aset menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, baik untuk pembuktian perkara maupun sebagai langkah awal pemulihan aset (asset recovery). “Penelusuran ini selain dibutuhkan dalam proses pembuktian, juga sebagai upaya awal dalam asset recovery,” ujarnya.   Diketahui, KPK telah menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek. Ia ditetapkan bersama HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan HMK sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.