Iran telah menutup Selat Hormuz sejak awal perang dengan AS dan Israel, menyebabkan lonjakan harga minyak global. https://news.okezone.com/read/2026/04/03/18/3210450/tiga-negara-siap-veto-proposal-bahrain-di-dk-pbb-soal-selat-hormuzidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/03/18/3210450/tiga-negara-siap-veto-proposal-bahrain-di-dk-pbb-soal-selat-hormuzhttps://news.okezone.com/read/2026/04/03/18/3210450/tiga-negara-siap-veto-proposal-bahrain-di-dk-pbb-soal-selat-hormuzJum'at 03 April 2026 20:05 WIBRahman AsmardikaIlustrasi. https://img.okezone.com/content/2026/04/03/18/3210450/ilustrasi-NyFL_large.jpgJAKARTA – Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan mengambil suara pada Sabtu (4/4/2026) mengenai proposal dari Bahrain yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk tindakan defensif guna memastikan kapal dapat dengan aman melintasi Selat Hormuz. Sebagaimana diketahui, Iran telah menutup jalur pelayaran utama, mengancam pasokan bahan bakar dan melumpuhkan ekonomi global, sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat (AS)–Israel yang memicu perang Timur Tengah dan telah memasuki bulan kedua. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer melindungi Selat Hormuz dari serangan Iran. Dilansir TRT, draf awal yang diajukan Bahrain akan mengizinkan negara-negara untuk “menggunakan semua cara yang diperlukan” guna mengamankan selat tersebut. Namun, Rusia, China, dan Prancis — yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan — menyatakan penentangan terhadap persetujuan penggunaan kekuatan.   Berbicara pada Kamis (2/4/2026) di Korea Selatan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa harapan Amerika agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali dengan kekerasan adalah tidak realistis. Macron menegaskan operasi militer “akan memakan waktu sangat lama dan membuat siapa pun yang melewati selat tersebut rentan terhadap ancaman pesisir dari Garda Revolusi Iran.” Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali selat “hanya dapat dilakukan dalam koordinasi dengan Iran,” melalui negosiasi yang menyusul gencatan senjata potensial. Pembicaraan yang diselenggarakan Inggris dan melibatkan lebih dari 40 negara berfokus pada cara politik daripada militer untuk mengamankan selat tersebut. Negara-negara itu, yang tidak termasuk AS, mendesak peningkatan tekanan diplomatik terhadap Iran dan kemungkinan sanksi. JAKARTA – Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan mengambil suara pada Sabtu (4/4/2026) mengenai proposal dari Bahrain yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk tindakan defensif guna memastikan kapal dapat dengan aman melintasi Selat Hormuz. Sebagaimana diketahui, Iran telah menutup jalur pelayaran utama, mengancam pasokan bahan bakar dan melumpuhkan ekonomi global, sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat (AS)–Israel yang memicu perang Timur Tengah dan telah memasuki bulan kedua. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer melindungi Selat Hormuz dari serangan Iran. Dilansir TRT, draf awal yang diajukan Bahrain akan mengizinkan negara-negara untuk “menggunakan semua cara yang diperlukan” guna mengamankan selat tersebut. Namun, Rusia, China, dan Prancis — yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan — menyatakan penentangan terhadap persetujuan penggunaan kekuatan.   Berbicara pada Kamis (2/4/2026) di Korea Selatan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa harapan Amerika agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali dengan kekerasan adalah tidak realistis. Macron menegaskan operasi militer “akan memakan waktu sangat lama dan membuat siapa pun yang melewati selat tersebut rentan terhadap ancaman pesisir dari Garda Revolusi Iran.” Ia menambahkan bahwa pembukaan kembali selat “hanya dapat dilakukan dalam koordinasi dengan Iran,” melalui negosiasi yang menyusul gencatan senjata potensial. Pembicaraan yang diselenggarakan Inggris dan melibatkan lebih dari 40 negara berfokus pada cara politik daripada militer untuk mengamankan selat tersebut. Negara-negara itu, yang tidak termasuk AS, mendesak peningkatan tekanan diplomatik terhadap Iran dan kemungkinan sanksi.