Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan. https://news.okezone.com/read/2026/04/06/337/3210881/kritik-saiful-mujani-fahri-hamzah-jangan-kasih-ruang-tindakan-inkonstitusionalidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/06/337/3210881/kritik-saiful-mujani-fahri-hamzah-jangan-kasih-ruang-tindakan-inkonstitusionalhttps://news.okezone.com/read/2026/04/06/337/3210881/kritik-saiful-mujani-fahri-hamzah-jangan-kasih-ruang-tindakan-inkonstitusionalSenin 06 April 2026 20:09 WIBBinti MufaridaKritik Saiful Mujani, Fahri Hamzah: Jangan Kasih Ruang Tindakan Inkonstitusional!https://img.okezone.com/content/2026/04/06/337/3210881/pemerintah-eJbs_large.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior, Saiful Mujani yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fahri meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. “Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil. “Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya. “Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.   Fahri juga menyebut pandangan tersebut sejalan dengan para aktivis yang selama ini berjuang membangun demokrasi di Indonesia. “Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” katanya. Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan. “Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” ujarnya. “Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” tandasnya. JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior, Saiful Mujani yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fahri meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. “Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil. “Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya. “Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.   Fahri juga menyebut pandangan tersebut sejalan dengan para aktivis yang selama ini berjuang membangun demokrasi di Indonesia. “Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” katanya. Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan. “Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” ujarnya. “Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” tandasnya.