Gibran Rakabuming berjanji akan mencari solusi untuk tenaga pengajar yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer. https://news.okezone.com/read/2026/04/07/337/3210945/gibran-janji-perjuangkan-nasib-guru-pppk-dan-honorer-di-kupangidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/07/337/3210945/gibran-janji-perjuangkan-nasib-guru-pppk-dan-honorer-di-kupanghttps://news.okezone.com/read/2026/04/07/337/3210945/gibran-janji-perjuangkan-nasib-guru-pppk-dan-honorer-di-kupangSelasa 07 April 2026 10:12 WIBDanandaya Arya putraGibran Janji Perjuangkan Nasib Guru PPPK dan Honorer di Kupang (Dok Setwapres)https://img.okezone.com/content/2026/04/07/337/3210945/gibran_rakabuming_raka-frNU_large.jpgJAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berjanji akan mencari solusi untuk tenaga pengajar yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer. Gibran menyampaikan hal itu saat meninjau SD Inpres Kaniti di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai direvitalisasi.  Mulanya ketika meninjau ruang-ruang kelas yang telah direnovasi, Gibran mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas belajar mengajar. Ia juga memberikan motivasi kepada para siswa agar semakin semangat dalam menempuh pendidikan. “Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret,” kata Gibran dalam dialognya bersama para guru dan murid, dikutip Selasa (7/4/2026). Selain itu, Gibran menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menyadari masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya terkait status dan keberlanjutan tenaga guru. “(Untuk) Guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk P3K dan honorer,” ucapnya. Gibran menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan solusi konkret melalui koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah, agar tidak ada tenaga pendidik yang terdampak secara negatif. “Makanya kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur. Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” kata dia. “Karena yang namanya guru, baik itu P3K, semuanya berjuang untuk mencerdaskan adik-adik di sini,” sambungnya. Dalam dialognya, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, mengungkapkan harapannya terkait keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Ia berharap 10 guru yang masih berstatus P3K agar tak dirumahkan. “Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa P3K jangan dirumahkan. Karena di sini ada 10 orang, kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,” keluh Yuliana.   Dalam kesempatan itu, Yuliana turut mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perbaikan fasilitas sekolah yang sebelumnya dalam kondisi kurang layak. Revitalisasi SD Inpres Kaniti telah dilaksanakan selama 90 hari kerja, terhitung sejak 1 Oktober hingga 29 Desember 2025.  Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, 3 ruang kelas baru, 1 ruang administrasi, 1 rumah dinas guru, serta 1 unit toilet. SD Inpres Kaniti diketahui memiliki 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dengan dukungan 25 guru dan 2 tenaga kependidikan. Sebelumnya, Wapres telah mengunjungi sekolah ini pada Mei 2025 dan menyerahkan sejumlah bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berjanji akan mencari solusi untuk tenaga pengajar yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer. Gibran menyampaikan hal itu saat meninjau SD Inpres Kaniti di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai direvitalisasi.  Mulanya ketika meninjau ruang-ruang kelas yang telah direnovasi, Gibran mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas belajar mengajar. Ia juga memberikan motivasi kepada para siswa agar semakin semangat dalam menempuh pendidikan. “Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret,” kata Gibran dalam dialognya bersama para guru dan murid, dikutip Selasa (7/4/2026). Selain itu, Gibran menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menyadari masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya terkait status dan keberlanjutan tenaga guru. “(Untuk) Guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk P3K dan honorer,” ucapnya. Gibran menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan solusi konkret melalui koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah, agar tidak ada tenaga pendidik yang terdampak secara negatif. “Makanya kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur. Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” kata dia. “Karena yang namanya guru, baik itu P3K, semuanya berjuang untuk mencerdaskan adik-adik di sini,” sambungnya. Dalam dialognya, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, mengungkapkan harapannya terkait keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Ia berharap 10 guru yang masih berstatus P3K agar tak dirumahkan. “Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa P3K jangan dirumahkan. Karena di sini ada 10 orang, kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,” keluh Yuliana.   Dalam kesempatan itu, Yuliana turut mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perbaikan fasilitas sekolah yang sebelumnya dalam kondisi kurang layak. Revitalisasi SD Inpres Kaniti telah dilaksanakan selama 90 hari kerja, terhitung sejak 1 Oktober hingga 29 Desember 2025.  Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, 3 ruang kelas baru, 1 ruang administrasi, 1 rumah dinas guru, serta 1 unit toilet. SD Inpres Kaniti diketahui memiliki 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dengan dukungan 25 guru dan 2 tenaga kependidikan. Sebelumnya, Wapres telah mengunjungi sekolah ini pada Mei 2025 dan menyerahkan sejumlah bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah.