Dia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. https://news.okezone.com/read/2026/04/10/337/3211577/wamendagri-ulama-berperan-jadi-penggerak-sosial-di-perbatasanidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/10/337/3211577/wamendagri-ulama-berperan-jadi-penggerak-sosial-di-perbatasanhttps://news.okezone.com/read/2026/04/10/337/3211577/wamendagri-ulama-berperan-jadi-penggerak-sosial-di-perbatasanJum'at 10 April 2026 00:00 WIBFahmi Firdaus Wamendagri: Ulama Berperan Jadi Penggerak Sosial di Perbatasanhttps://img.okezone.com/content/2026/04/09/337/3211577/pemerintah-gI9E_large.jpgJAKARTA — Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi para ulama atau dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, dai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas. “Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar dalam Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” dikutip, Kamis (9/4/2026). Dia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Wiyagus menjelaskan, bahwa sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. ‘’Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan,’’tandasnya. Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Dia menjelaskan, bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.   “Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis. Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. ‘’Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal,’’pungkasnya. JAKARTA — Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi para ulama atau dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, dai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas. “Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar dalam Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” dikutip, Kamis (9/4/2026). Dia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Wiyagus menjelaskan, bahwa sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. ‘’Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan,’’tandasnya. Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Dia menjelaskan, bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.   “Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis. Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. ‘’Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal,’’pungkasnya.