Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menegaskan, TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. https://news.okezone.com/read/2026/04/12/337/3211954/lima-satker-raih-wbk-jenderal-kopassus-tni-wujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-terbukaidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/12/337/3211954/lima-satker-raih-wbk-jenderal-kopassus-tni-wujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-terbukahttps://news.okezone.com/read/2026/04/12/337/3211954/lima-satker-raih-wbk-jenderal-kopassus-tni-wujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-terbukaMinggu 12 April 2026 10:08 WIBFahmi Firdaus Lima Satker Raih WBK, Jenderal Kopassus: TNI Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbukahttps://img.okezone.com/content/2026/04/12/337/3211954/tni-aogK_large.jpgJAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI, yakni Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2026. Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menegaskan, TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. “Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Richard Tampubolon, Minggu (12/4/2026), Jenderal Kopassus ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.   Sementara itu, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat. TNI terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI, yakni Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2026. Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menegaskan, TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. “Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Richard Tampubolon, Minggu (12/4/2026), Jenderal Kopassus ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.   Sementara itu, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat. TNI terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.