Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, memperingatkan seluruh warga Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. https://news.okezone.com/read/2026/04/15/337/3212574/menhaj-ingatkan-wni-jangan-nekat-pergi-haji-tanpa-visa-resmi-risiko-blacklist-10-tahunidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/15/337/3212574/menhaj-ingatkan-wni-jangan-nekat-pergi-haji-tanpa-visa-resmi-risiko-blacklist-10-tahunhttps://news.okezone.com/read/2026/04/15/337/3212574/menhaj-ingatkan-wni-jangan-nekat-pergi-haji-tanpa-visa-resmi-risiko-blacklist-10-tahunRabu 15 April 2026 13:15 WIBRiyan Rizki RoshaliMenteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/15/337/3212574/irfan_yusuf-yTKH_large.jpg JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, memperingatkan seluruh warga Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. "Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). Ia mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan pengawasan di berbagai titik masuk sehingga peluang lolos tanpa dokumen resmi semakin kecil. "Beberapa titik pasti akan ada pemeriksaan. Karena itu, kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat. Saya khawatir nanti akan ada permasalahan," ujar dia. Ia mengingatkan risiko yang akan dihadapi. Selain penahanan, pelanggar juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun sehingga tidak bisa kembali ke Arab Saudi. Irfan mengungkapkan, kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya. Sekitar seribu warga Indonesia sempat ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.   Ia juga menyoroti banyaknya jamaah yang sudah berada di Arab Saudi, namun tetap tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengantongi visa non-haji. “Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja,” ujar dia. Dia menjelaskan seluruh kebutuhan dasar jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan, telah disiapkan. Sementara untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah. Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah. “Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ujar dia. Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jamaah selama berada di Tanah Suci.   Dia memastikan layanan transportasi juga telah siap, mulai dari bus antarkota hingga bus khusus ibadah. “Transportasi jamaah juga sudah kita siapkan, meliputi bus antarkota, baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” ungkapnya. Irfan menjelaskan, bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan bus Masyair untuk mobilitas jamaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan. “Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan,” pungkasnya. JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, memperingatkan seluruh warga Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. "Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). Ia mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan pengawasan di berbagai titik masuk sehingga peluang lolos tanpa dokumen resmi semakin kecil. "Beberapa titik pasti akan ada pemeriksaan. Karena itu, kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat. Saya khawatir nanti akan ada permasalahan," ujar dia. Ia mengingatkan risiko yang akan dihadapi. Selain penahanan, pelanggar juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun sehingga tidak bisa kembali ke Arab Saudi. Irfan mengungkapkan, kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya. Sekitar seribu warga Indonesia sempat ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.   Ia juga menyoroti banyaknya jamaah yang sudah berada di Arab Saudi, namun tetap tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengantongi visa non-haji. “Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja,” ujar dia. Dia menjelaskan seluruh kebutuhan dasar jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan, telah disiapkan. Sementara untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah. Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah. “Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ujar dia. Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jamaah selama berada di Tanah Suci.   Dia memastikan layanan transportasi juga telah siap, mulai dari bus antarkota hingga bus khusus ibadah. “Transportasi jamaah juga sudah kita siapkan, meliputi bus antarkota, baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” ungkapnya. Irfan menjelaskan, bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan bus Masyair untuk mobilitas jamaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan. “Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan,” pungkasnya.