Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan kewenangan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini berada di tangan majelis hakim. https://news.okezone.com/read/2026/04/20/337/3213585/komnas-ham-diminta-ajukan-izin-ke-pengadilan-militer-untuk-periksa-tersangka-penyiraman-air-kerasidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/20/337/3213585/komnas-ham-diminta-ajukan-izin-ke-pengadilan-militer-untuk-periksa-tersangka-penyiraman-air-kerashttps://news.okezone.com/read/2026/04/20/337/3213585/komnas-ham-diminta-ajukan-izin-ke-pengadilan-militer-untuk-periksa-tersangka-penyiraman-air-kerasSenin 20 April 2026 16:35 WIBJonathan SimanjuntakPengadilan Militer II-08 Jakarta (foto: freepik)https://img.okezone.com/content/2026/04/20/337/3213585/pengadilan_militer_ii_08_jakarta-Qrni_large.jpgJAKARTA – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan kewenangan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini berada di tangan majelis hakim. Dengan demikian, pihak berkepentingan, termasuk Komnas HAM, diminta mengajukan permohonan resmi jika ingin memeriksa para tersangka. Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, mengatakan permohonan harus diajukan secara tertulis kepada kepala pengadilan. “Jika ada kepentingan terkait para terdakwa, dapat mengajukan surat tertulis kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta,” ujarnya, Senin (20/4/2026). Ia menjelaskan, kewenangan tersebut beralih setelah Oditurat Militer II-07 melimpahkan berkas perkara dan para tersangka ke pengadilan pada 16 April 2026. “Sejak 17 April 2026, kewenangan penahanan beralih kepada hakim ketua yang menyidangkan perkara,” jelasnya. Hingga kini, Komnas HAM disebut belum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap para tersangka ke pengadilan.   Sebelumnya, Komnas HAM meminta Puspom TNI memberikan akses untuk bertemu dan memeriksa empat pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan pertemuan dan masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI. “Kami meminta akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku, dan saat ini masih dalam koordinasi dengan Puspom,” ujarnya. Pramono menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Ia berharap proses hukum yang dilakukan pihak militer dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel. “Ini bagian dari komitmen transparansi, termasuk memberi akses kepada Komnas HAM untuk bertemu para pelaku,” pungkasnya. JAKARTA – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan kewenangan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini berada di tangan majelis hakim. Dengan demikian, pihak berkepentingan, termasuk Komnas HAM, diminta mengajukan permohonan resmi jika ingin memeriksa para tersangka. Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, mengatakan permohonan harus diajukan secara tertulis kepada kepala pengadilan. “Jika ada kepentingan terkait para terdakwa, dapat mengajukan surat tertulis kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta,” ujarnya, Senin (20/4/2026). Ia menjelaskan, kewenangan tersebut beralih setelah Oditurat Militer II-07 melimpahkan berkas perkara dan para tersangka ke pengadilan pada 16 April 2026. “Sejak 17 April 2026, kewenangan penahanan beralih kepada hakim ketua yang menyidangkan perkara,” jelasnya. Hingga kini, Komnas HAM disebut belum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap para tersangka ke pengadilan.   Sebelumnya, Komnas HAM meminta Puspom TNI memberikan akses untuk bertemu dan memeriksa empat pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan pertemuan dan masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI. “Kami meminta akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku, dan saat ini masih dalam koordinasi dengan Puspom,” ujarnya. Pramono menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Ia berharap proses hukum yang dilakukan pihak militer dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel. “Ini bagian dari komitmen transparansi, termasuk memberi akses kepada Komnas HAM untuk bertemu para pelaku,” pungkasnya.