Dia juga berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. https://news.okezone.com/read/2026/04/28/338/3215219/muktamar-nu-ke-35-gus-rosikh-saatnya-kembalikan-pbnu-ke-pondok-pesantrenidhttps://news.okezone.com/read/2026/04/28/338/3215219/muktamar-nu-ke-35-gus-rosikh-saatnya-kembalikan-pbnu-ke-pondok-pesantrenhttps://news.okezone.com/read/2026/04/28/338/3215219/muktamar-nu-ke-35-gus-rosikh-saatnya-kembalikan-pbnu-ke-pondok-pesantrenSelasa 28 April 2026 16:24 WIBFahmi Firdaus Ilustrasi/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2026/04/28/338/3215219/pbnu-lA8C_large.jpgJAKARTA — Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Kiai Achmad Rosikh Roghibi (Gus Rosikh), menegaskan, pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis maupun orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi. Gus Rosikh menjelaskan, bahwa Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan. “NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026). Dia juga menekankan pentingnya mengembalikan marwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU, lanjutnya, harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama. “PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya. Dia juga berharap, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi. Menurutnya, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar. “Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.   Gus Rosikh  juga mengingatkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi. Oleh karena itu, dia juga mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dia juga berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. “Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman,”pungkasnya. JAKARTA — Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Kiai Achmad Rosikh Roghibi (Gus Rosikh), menegaskan, pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis maupun orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi. Gus Rosikh menjelaskan, bahwa Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan. “NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026). Dia juga menekankan pentingnya mengembalikan marwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU, lanjutnya, harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama. “PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya. Dia juga berharap, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi. Menurutnya, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar. “Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.   Gus Rosikh  juga mengingatkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi. Oleh karena itu, dia juga mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dia juga berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. “Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman,”pungkasnya.