Untuk perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan kepada PT KAI. https://news.okezone.com/read/2026/05/02/338/3216050/pramono-siap-dukung-kai-jaga-perlintasan-sebidangidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/02/338/3216050/pramono-siap-dukung-kai-jaga-perlintasan-sebidanghttps://news.okezone.com/read/2026/05/02/338/3216050/pramono-siap-dukung-kai-jaga-perlintasan-sebidangSabtu 02 Mei 2026 22:02 WIBDanandaya Arya putraPramono Siap Dukung KAI Jaga Perlintasan Sebidang (Danandaya Arya)https://img.okezone.com/content/2026/05/02/338/3216050/pramono_anung-O0an_large.jpgJAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mendukung penanganan perlintasan rel kereta api di Ibu Kota. Sebelum itu, ia menyampaikan perlintasan kereta api merupakan kewenangan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). 1. Dukung KAI "Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI," ucap Pramono di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026). Namun, mengenai perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan kepada PT KAI. Dukung tersebut berupa penempatan petugas di perlintasan sebidang jika ada penugasan dari PT KAI. "Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI," ucap Pramono. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 130 perlintasan sebidang yang belum dijaga, dari total 423 titik. Perlintasan sebidang yang telah dijaga jumlah 293 titik. Di sisi lain, pembangunan perlintasan tidak sebidang juga terus dilakukan. Saat ini terdapat 118 titik berupa flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.   Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan, sistem perkeretaapian nasional terdapat pembagian peran antara operator dan penyelenggara prasarana. Ia menyebut KAI berfokus pada penyelenggaraan operasional perjalanan kereta api. Sementara itu, pengelolaan prasarana, termasuk perlintasan sebidang merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan berdasarkan status jalan. “Pengaturan ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Franoto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/5/2026).   JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mendukung penanganan perlintasan rel kereta api di Ibu Kota. Sebelum itu, ia menyampaikan perlintasan kereta api merupakan kewenangan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). 1. Dukung KAI "Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI," ucap Pramono di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026). Namun, mengenai perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan kepada PT KAI. Dukung tersebut berupa penempatan petugas di perlintasan sebidang jika ada penugasan dari PT KAI. "Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI," ucap Pramono. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 130 perlintasan sebidang yang belum dijaga, dari total 423 titik. Perlintasan sebidang yang telah dijaga jumlah 293 titik. Di sisi lain, pembangunan perlintasan tidak sebidang juga terus dilakukan. Saat ini terdapat 118 titik berupa flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.   Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan, sistem perkeretaapian nasional terdapat pembagian peran antara operator dan penyelenggara prasarana. Ia menyebut KAI berfokus pada penyelenggaraan operasional perjalanan kereta api. Sementara itu, pengelolaan prasarana, termasuk perlintasan sebidang merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan berdasarkan status jalan. “Pengaturan ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Franoto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/5/2026).