Operasi ini dipimpin Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan. https://news.okezone.com/read/2026/05/07/337/3217083/jenderal-tempur-kopassus-pimpin-penertiban-tambang-ilegal-di-papua-sita-10-alat-berat-nbspidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/07/337/3217083/jenderal-tempur-kopassus-pimpin-penertiban-tambang-ilegal-di-papua-sita-10-alat-berat-nbsphttps://news.okezone.com/read/2026/05/07/337/3217083/jenderal-tempur-kopassus-pimpin-penertiban-tambang-ilegal-di-papua-sita-10-alat-berat-nbspKamis 07 Mei 2026 21:52 WIBFahmi Firdaus Jenderal Tempur Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal di Papua, Sita 10 Alat Berat https://img.okezone.com/content/2026/05/07/337/3217083/tni-orbT_large.jpgJAKARTA -  Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Korwil Nabire menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan wilayah Siriwo dan Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.  Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan dari aktivitas pertambangan ilegal. Dalam pelaksanaan tugas, Satgas menghadapi medan yang cukup sulit di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal,’’ujar Brigjen Edwin, Kamis (7/5/2026). Namun demikian, personel Satgas tetap melaksanakan penertiban secara tegas dan terukur hingga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektar. ‘’Selain menertibkan area tambang ilegal, Satgas juga berhasil mengamankan 10 unit alat berat yang terdiri dari 6 unit excavator dan 4 unit loader yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal,’’ ujar Jenderal Kopassus tersebut.  Satgas juga mengamankan sejumlah operator alat berat maupun pengawas tambang yang berada di lokasi untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ‘’Selanjutnya, alat berat tersebut diamankan dan dibekukan operasionalnya, serta Satgas memasang plang sebagai tanda penguasaan di lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan para penambang,’’ujarnya.    Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Satgas PKH mendapat dukungan penuh dari jajaran teritorial Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/Praja Vira Braja. ''TNI akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kelestarian sumber daya alam di seluruh wilayah NKRI,''pungkasnya. JAKARTA -  Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Korwil Nabire menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan wilayah Siriwo dan Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.  Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan dari aktivitas pertambangan ilegal. Dalam pelaksanaan tugas, Satgas menghadapi medan yang cukup sulit di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal,’’ujar Brigjen Edwin, Kamis (7/5/2026). Namun demikian, personel Satgas tetap melaksanakan penertiban secara tegas dan terukur hingga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektar. ‘’Selain menertibkan area tambang ilegal, Satgas juga berhasil mengamankan 10 unit alat berat yang terdiri dari 6 unit excavator dan 4 unit loader yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal,’’ ujar Jenderal Kopassus tersebut.  Satgas juga mengamankan sejumlah operator alat berat maupun pengawas tambang yang berada di lokasi untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ‘’Selanjutnya, alat berat tersebut diamankan dan dibekukan operasionalnya, serta Satgas memasang plang sebagai tanda penguasaan di lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan para penambang,’’ujarnya.    Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Satgas PKH mendapat dukungan penuh dari jajaran teritorial Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/Praja Vira Braja. ''TNI akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kelestarian sumber daya alam di seluruh wilayah NKRI,''pungkasnya.