NCB Interpol Indonesia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus atau task force untuk mengantisipasi maraknya kejahatan transnasional yang menjadikan Indonesia sebagai lokasi operasi. https://news.okezone.com/read/2026/05/09/337/3217422/interpol-indonesia-usul-bentuk-task-force-tangani-kejahatan-transnasionalidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/09/337/3217422/interpol-indonesia-usul-bentuk-task-force-tangani-kejahatan-transnasionalhttps://news.okezone.com/read/2026/05/09/337/3217422/interpol-indonesia-usul-bentuk-task-force-tangani-kejahatan-transnasionalSabtu 09 Mei 2026 18:08 WIBJonathan SimanjuntakSekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko (foto: Okezone/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2026/05/09/337/3217422/brigjen_untung_widyatmoko-jE2L_large.jpeg JAKARTA – NCB Interpol Indonesia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus atau task force untuk mengantisipasi maraknya kejahatan transnasional yang menjadikan Indonesia sebagai lokasi operasi. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional yang dimaksud meliputi penipuan daring, love scamming, investasi online ilegal, hingga judi online. Menurut Untung, pola kejahatan yang terjadi saat ini melibatkan warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk menjalankan aksi kejahatan digital dengan menyasar korban dari luar negeri. “Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force,” ujar Untung kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026). Selain dengan Kementerian Luar Negeri, Interpol Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mengantisipasi masuknya warga negara asing yang terindikasi memiliki rekam jejak kejahatan transnasional. “Kami juga sudah berkoordinasi, terutama dengan Bapak Dirjen Imigrasi, bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI, dapat kita antisipasi,” katanya.   Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan terhadap negara-negara yang warganya diduga memiliki jejak digital terkait tindak kejahatan lintas negara. Untung menilai penanganan kejahatan transnasional tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif,” tandasnya. JAKARTA – NCB Interpol Indonesia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus atau task force untuk mengantisipasi maraknya kejahatan transnasional yang menjadikan Indonesia sebagai lokasi operasi. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional yang dimaksud meliputi penipuan daring, love scamming, investasi online ilegal, hingga judi online. Menurut Untung, pola kejahatan yang terjadi saat ini melibatkan warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk menjalankan aksi kejahatan digital dengan menyasar korban dari luar negeri. “Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force,” ujar Untung kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026). Selain dengan Kementerian Luar Negeri, Interpol Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mengantisipasi masuknya warga negara asing yang terindikasi memiliki rekam jejak kejahatan transnasional. “Kami juga sudah berkoordinasi, terutama dengan Bapak Dirjen Imigrasi, bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI, dapat kita antisipasi,” katanya.   Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan terhadap negara-negara yang warganya diduga memiliki jejak digital terkait tindak kejahatan lintas negara. Untung menilai penanganan kejahatan transnasional tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif,” tandasnya.