Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil. https://news.okezone.com/read/2026/05/11/337/3217809/guru-besar-ugm-usul-fraksi-gabungan-untuk-atasi-dampak-threshold-kecilidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/11/337/3217809/guru-besar-ugm-usul-fraksi-gabungan-untuk-atasi-dampak-threshold-kecilhttps://news.okezone.com/read/2026/05/11/337/3217809/guru-besar-ugm-usul-fraksi-gabungan-untuk-atasi-dampak-threshold-kecilSenin 11 Mei 2026 21:05 WIBAchmad Al FiqriGuru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/11/337/3217809/zainal_arifin_mochtar-bHyu_large.jpg JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil. Hal itu disampaikan Zainal merespons anggapan bahwa kecilnya parliamentary threshold dapat memicu terlalu banyak partai di parlemen. “Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Yang selalu dibayangkan kan menghindari terlalu terfragmentasinya politik. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi,” ujar Zainal saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Menurutnya, fragmentasi politik akibat kecilnya ambang batas parlemen dapat diatasi dengan skema fraksi gabungan. Dengan begitu, keputusan politik tetap dapat diakomodasi melalui platform bersama di parlemen. “Paling mudah adalah membuat fraksi gabungan. Jadi kebutuhan platform bersama itu tetap bisa disepakati. Ketika bersuara di tingkat komisi, melakukan pengawasan, dan kerja-kerja di komisi, tetap mengacu pada platform yang disepakati di tingkat fraksi gabungan,” jelasnya.   Sementara itu, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai skema fraksi gabungan sebenarnya sudah diterapkan di tingkat DPRD. Menurutnya, konsep tersebut mirip dengan stembus accord. “Fraksi gabungan sebenarnya di DPRD sudah hidup sekarang. Artinya partai-partai yang tidak mencapai jumlah kursi untuk membentuk satu fraksi bergabung. Itu sama seperti stembus accord yang diusulkan,” kata Mahfud. Mahfud menambahkan, skema serupa juga bisa diterapkan di tingkat nasional. Partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat bergabung untuk membentuk satu fraksi di parlemen. “Di nasional nanti bisa begitu juga, sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Praktiknya sebenarnya seperti itu. Tapi kita lihat nanti akan banyak variasi dari usulan tersebut,” pungkasnya. JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil. Hal itu disampaikan Zainal merespons anggapan bahwa kecilnya parliamentary threshold dapat memicu terlalu banyak partai di parlemen. “Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Yang selalu dibayangkan kan menghindari terlalu terfragmentasinya politik. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi,” ujar Zainal saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Menurutnya, fragmentasi politik akibat kecilnya ambang batas parlemen dapat diatasi dengan skema fraksi gabungan. Dengan begitu, keputusan politik tetap dapat diakomodasi melalui platform bersama di parlemen. “Paling mudah adalah membuat fraksi gabungan. Jadi kebutuhan platform bersama itu tetap bisa disepakati. Ketika bersuara di tingkat komisi, melakukan pengawasan, dan kerja-kerja di komisi, tetap mengacu pada platform yang disepakati di tingkat fraksi gabungan,” jelasnya.   Sementara itu, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai skema fraksi gabungan sebenarnya sudah diterapkan di tingkat DPRD. Menurutnya, konsep tersebut mirip dengan stembus accord. “Fraksi gabungan sebenarnya di DPRD sudah hidup sekarang. Artinya partai-partai yang tidak mencapai jumlah kursi untuk membentuk satu fraksi bergabung. Itu sama seperti stembus accord yang diusulkan,” kata Mahfud. Mahfud menambahkan, skema serupa juga bisa diterapkan di tingkat nasional. Partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat bergabung untuk membentuk satu fraksi di parlemen. “Di nasional nanti bisa begitu juga, sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Praktiknya sebenarnya seperti itu. Tapi kita lihat nanti akan banyak variasi dari usulan tersebut,” pungkasnya.