Melalui transformasi ini, aktivitas haji diharapkan akan dapat memberikan dampak ekonomi bagi rakyat. https://news.okezone.com/read/2026/05/19/337/3219415/pemerintah-siapkan-transformasi-ekosistem-ekonomi-haji-untuk-rakyatidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/19/337/3219415/pemerintah-siapkan-transformasi-ekosistem-ekonomi-haji-untuk-rakyathttps://news.okezone.com/read/2026/05/19/337/3219415/pemerintah-siapkan-transformasi-ekosistem-ekonomi-haji-untuk-rakyatSelasa 19 Mei 2026 17:18 WIBDanandaya Arya putraWakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.https://img.okezone.com/content/2026/05/19/337/3219415/wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-gMsD_large.jpgJAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil lantaran pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat. “Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada iNews Media Group, Selasa (19/5/2026). Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional. Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional. “Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jemaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia. Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jemaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jemaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jemaah haji Indonesia. Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil lantaran pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat. “Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada iNews Media Group, Selasa (19/5/2026). Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional. Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional. “Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jemaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia. Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jemaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jemaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jemaah haji Indonesia. Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.