Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025??"2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). https://news.okezone.com/read/2026/05/20/337/3219656/prabowo-kita-harus-jadi-pemerintah-yang-engke-kumaha-bukan-kumaha-engkeidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/20/337/3219656/prabowo-kita-harus-jadi-pemerintah-yang-engke-kumaha-bukan-kumaha-engkehttps://news.okezone.com/read/2026/05/20/337/3219656/prabowo-kita-harus-jadi-pemerintah-yang-engke-kumaha-bukan-kumaha-engkeRabu 20 Mei 2026 16:01 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/20/337/3219656/presiden_prabowo_subianto-sxa9_large.jpg JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo menegaskan, bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bekerja cepat, responsif, dan tidak menunda pekerjaan. "Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang ‘kumaha engké waé’ (bagaimana nanti saja)," kata Prabowo. Ia kemudian menekankan, bahwa pola pikir aparatur negara harus berubah demi menghadirkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. "Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh ‘engké kumaha’ (nanti bagaimana), bukan ‘kumaha engké’ (bagaimana nanti),” sambungnya. Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, terutama dalam pelayanan perizinan usaha dan administrasi pemerintahan.   “Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan? Bahkan tiga tahun?” ujarnya. Menurut Prabowo, seluruh aparatur negara harus bekerja profesional dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat menuntut pemerintahan yang efektif dan berkinerja baik. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan,” pungkasnya. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo menegaskan, bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bekerja cepat, responsif, dan tidak menunda pekerjaan. "Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang ‘kumaha engké waé’ (bagaimana nanti saja)," kata Prabowo. Ia kemudian menekankan, bahwa pola pikir aparatur negara harus berubah demi menghadirkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. "Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh ‘engké kumaha’ (nanti bagaimana), bukan ‘kumaha engké’ (bagaimana nanti),” sambungnya. Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, terutama dalam pelayanan perizinan usaha dan administrasi pemerintahan.   “Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan? Bahkan tiga tahun?” ujarnya. Menurut Prabowo, seluruh aparatur negara harus bekerja profesional dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Ia menegaskan masyarakat menuntut pemerintahan yang efektif dan berkinerja baik. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan,” pungkasnya.