Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menilai perkara yang menimpanya tidak bisa dilanjutkan ke tahap P21 dan seharusnya dihentikan melalui SP3 demi hukum. https://news.okezone.com/read/2026/05/29/337/3221476/roy-suryo-kritik-lama-proses-hukum-singgung-kasus-sambo-hingga-kopi-sianidaidhttps://news.okezone.com/read/2026/05/29/337/3221476/roy-suryo-kritik-lama-proses-hukum-singgung-kasus-sambo-hingga-kopi-sianidahttps://news.okezone.com/read/2026/05/29/337/3221476/roy-suryo-kritik-lama-proses-hukum-singgung-kasus-sambo-hingga-kopi-sianidaJum'at 29 Mei 2026 19:35 WIBAchmad Al FiqriRoy Suryo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/29/337/3221476/roy_suryo-5RWI_large.jpg JAKARTA – Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menilai perkara yang menimpanya tidak bisa dilanjutkan ke tahap P21 dan seharusnya dihentikan melalui SP3 demi hukum. Ia bahkan membandingkan kasusnya dengan sejumlah perkara populer, seperti kasus Ferdy Sambo hingga kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso. "Nah, kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung. Kasus yang sangat ramai dan terkenal waktu itu adalah Ferdy Sambo. Dari mulai laporan polisi (LP) dibuat tanggal 8 Juli 2022, kemudian P21 pada 28 September 2022. Total waktunya untuk kasus yang sangat heboh seperti itu adalah 72 hari," ujar Roy dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Menurutnya, kasus yang menimpanya merupakan kejahatan kemanusiaan karena banyak pihak yang disebut “tergantung statusnya”, termasuk dirinya dan Tifauzia Tyassuma (Dr Tifa). "Bahkan klaster yang lain juga digantung statusnya. Masih terlapor, tapi katanya bisa juga naik jadi tersangka," ujarnya.   Roy juga membandingkan dengan kasus kopi sianida yang disebutnya berkasnya P21 dalam 141 hari sejak laporan dibuat pada 6 Januari 2016. "Kasus ini yang dilaporkan 30 April 2025 sampai hari ini, 30 Mei 2026, sudah 396 hari atau lebih dari satu tahun satu bulan," katanya. "Apa tidak luar biasa ini? Sebuah laporan yang digantung sangat lama, P21-nya tidak kunjung turun," tambahnya. Ia juga menyoroti barang bukti utama dalam perkara tersebut, yakni ijazah Presiden Jokowi. "Kalau ijazah utama dan alat bukti tidak ada, bagaimana? Menurut penelitian Pak Dr. Bonatua yang berbasis pada 248 peraturan hukum," ucapnya. Roy menegaskan, bahwa menurut pandangannya, perkara tersebut tidak mungkin dilanjutkan ke P21. "Kalau demi hukum, tidak mungkin terbit P21, bahkan harus SP3. Bukan kami yang meminta, tapi secara hukum seharusnya begitu," pungkasnya. JAKARTA – Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menilai perkara yang menimpanya tidak bisa dilanjutkan ke tahap P21 dan seharusnya dihentikan melalui SP3 demi hukum. Ia bahkan membandingkan kasusnya dengan sejumlah perkara populer, seperti kasus Ferdy Sambo hingga kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso. "Nah, kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung. Kasus yang sangat ramai dan terkenal waktu itu adalah Ferdy Sambo. Dari mulai laporan polisi (LP) dibuat tanggal 8 Juli 2022, kemudian P21 pada 28 September 2022. Total waktunya untuk kasus yang sangat heboh seperti itu adalah 72 hari," ujar Roy dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Menurutnya, kasus yang menimpanya merupakan kejahatan kemanusiaan karena banyak pihak yang disebut “tergantung statusnya”, termasuk dirinya dan Tifauzia Tyassuma (Dr Tifa). "Bahkan klaster yang lain juga digantung statusnya. Masih terlapor, tapi katanya bisa juga naik jadi tersangka," ujarnya.   Roy juga membandingkan dengan kasus kopi sianida yang disebutnya berkasnya P21 dalam 141 hari sejak laporan dibuat pada 6 Januari 2016. "Kasus ini yang dilaporkan 30 April 2025 sampai hari ini, 30 Mei 2026, sudah 396 hari atau lebih dari satu tahun satu bulan," katanya. "Apa tidak luar biasa ini? Sebuah laporan yang digantung sangat lama, P21-nya tidak kunjung turun," tambahnya. Ia juga menyoroti barang bukti utama dalam perkara tersebut, yakni ijazah Presiden Jokowi. "Kalau ijazah utama dan alat bukti tidak ada, bagaimana? Menurut penelitian Pak Dr. Bonatua yang berbasis pada 248 peraturan hukum," ucapnya. Roy menegaskan, bahwa menurut pandangannya, perkara tersebut tidak mungkin dilanjutkan ke P21. "Kalau demi hukum, tidak mungkin terbit P21, bahkan harus SP3. Bukan kami yang meminta, tapi secara hukum seharusnya begitu," pungkasnya.