Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai, intelektual pesantren, dan aktivis Nahdliyin yang tergabung dalam forum Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Al Musthofa Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah organisasi dan kepemimpinan PBNU. https://news.okezone.com/read/2026/06/02/340/3222159/jelang-muktamar-ke-35-nu-halaqoh-nasional-boyolali-rumuskan-9-seruanidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/02/340/3222159/jelang-muktamar-ke-35-nu-halaqoh-nasional-boyolali-rumuskan-9-seruanhttps://news.okezone.com/read/2026/06/02/340/3222159/jelang-muktamar-ke-35-nu-halaqoh-nasional-boyolali-rumuskan-9-seruanSelasa 02 Juni 2026 21:00 WIBAwaludinHalaqoh Nasional Boyolali (foto; dok ist)https://img.okezone.com/content/2026/06/02/340/3222159/halaqoh_nasional_boyolali-aRlb_large.jpg BOYOLALI - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai, intelektual pesantren, dan aktivis Nahdliyin yang tergabung dalam forum Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Al Musthofa Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah organisasi dan kepemimpinan PBNU. Forum tersebut menghasilkan sembilan seruan yang ditujukan kepada peserta Muktamar ke-35. Salah satu pesan utama yang mengemuka adalah ajakan agar para peserta lebih cermat dalam menentukan figur pemimpin organisasi ke depan. "Pesan utama yang perlu kita sampaikan kepada para peserta Muktamar ke-35 NU, agar hati-hati dalam menentukan pemimpin NU. Jangan salah lagi," kata peserta halaqoh asal Sragen, KH Imron Rosyidi, Selasa (2/6/2026). Sementara itu, pengasuh Ponpes Al Musthofa sekaligus tuan rumah kegiatan, KH Raden Muhammad Yasin, mengingatkan sejarah penyelenggaraan Muktamar NU di Solo yang menurutnya sarat dengan semangat menjaga independensi organisasi dari kepentingan kekuasaan. "Di kota ini, hampir satu abad lalu, para ulama NU berkumpul dalam Muktamar ke-10 tahun 1935. Mereka datang bukan untuk membagi jabatan, bukan untuk mengatur akses kekuasaan, bukan pula untuk menegosiasikan kedekatan dengan penguasa," ujar Yasin.   Menurut Yasin, para ulama sejak lama telah mengingatkan agar politik ditempatkan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan organisasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga jarak kritis dengan kekuasaan agar NU tetap menjadi jam'iyah diniyah ijtima'iyah. Lalu, Sekretaris Konsorsium Risalah Mlangi, Gus Mustafid, memaparkan sejumlah tantangan yang dinilai tengah dihadapi NU menjelang Muktamar. Di antaranya melemahnya posisi Syuriah sebagai otoritas moral organisasi, kaburnya batas antara otoritas ulama dan kepentingan politik praktis, berkembangnya teknokrasi organisasi yang dinilai kurang berpijak pada nilai-nilai jam'iyah, hingga persoalan regenerasi ulama organisatoris. "Profesionalisme penting, tetapi jika tanpa supremasi moral ulama hanya melahirkan organisasi yang bergerak cepat namun kehilangan ruhnya," ujarnya. Dalam forum tersebut juga muncul pandangan bahwa Muktamar ke-35 perlu menjadi momentum penyegaran kepemimpinan PBNU. Sejumlah peserta menilai organisasi membutuhkan figur yang mampu menjadi pemersatu dan menjembatani berbagai dinamika internal yang berkembang. "Untuk mengembalikan marwah organisasi dan tercipta supremasi ulama dalam kepemimpinan NU, butuh tokoh ulama yang alim, independen, santun, sejuk, tidak terlibat konflik dan mampu menjadi pemersatu," ujar salah seorang peserta asal Surakarta.   Sebagai hasil forum, para peserta menyampaikan sembilan seruan kepada Muktamar ke-35 NU, antara lain memperkuat kembali posisi Syuriah sebagai otoritas moral tertinggi organisasi, memperjelas relasi Syuriah dan Tanfidziyah, memperkuat fungsi pengawasan etik, membangun sistem audit tata kelola dan audit etik. Dan meningkatkan transparansi organisasi, memperkuat kaderisasi ulama muda, hingga menjadikan Muktamar sebagai momentum koreksi arah organisasi dan penguatan independensi jam'iyah. Kesembilan seruan tersebut dibacakan oleh KH Thoha Abidin sebagai rekomendasi forum Halaqoh Nasional yang digelar di Boyolali.   BOYOLALI - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai, intelektual pesantren, dan aktivis Nahdliyin yang tergabung dalam forum Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Al Musthofa Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah organisasi dan kepemimpinan PBNU. Forum tersebut menghasilkan sembilan seruan yang ditujukan kepada peserta Muktamar ke-35. Salah satu pesan utama yang mengemuka adalah ajakan agar para peserta lebih cermat dalam menentukan figur pemimpin organisasi ke depan. "Pesan utama yang perlu kita sampaikan kepada para peserta Muktamar ke-35 NU, agar hati-hati dalam menentukan pemimpin NU. Jangan salah lagi," kata peserta halaqoh asal Sragen, KH Imron Rosyidi, Selasa (2/6/2026). Sementara itu, pengasuh Ponpes Al Musthofa sekaligus tuan rumah kegiatan, KH Raden Muhammad Yasin, mengingatkan sejarah penyelenggaraan Muktamar NU di Solo yang menurutnya sarat dengan semangat menjaga independensi organisasi dari kepentingan kekuasaan. "Di kota ini, hampir satu abad lalu, para ulama NU berkumpul dalam Muktamar ke-10 tahun 1935. Mereka datang bukan untuk membagi jabatan, bukan untuk mengatur akses kekuasaan, bukan pula untuk menegosiasikan kedekatan dengan penguasa," ujar Yasin.   Menurut Yasin, para ulama sejak lama telah mengingatkan agar politik ditempatkan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan organisasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga jarak kritis dengan kekuasaan agar NU tetap menjadi jam'iyah diniyah ijtima'iyah. Lalu, Sekretaris Konsorsium Risalah Mlangi, Gus Mustafid, memaparkan sejumlah tantangan yang dinilai tengah dihadapi NU menjelang Muktamar. Di antaranya melemahnya posisi Syuriah sebagai otoritas moral organisasi, kaburnya batas antara otoritas ulama dan kepentingan politik praktis, berkembangnya teknokrasi organisasi yang dinilai kurang berpijak pada nilai-nilai jam'iyah, hingga persoalan regenerasi ulama organisatoris. "Profesionalisme penting, tetapi jika tanpa supremasi moral ulama hanya melahirkan organisasi yang bergerak cepat namun kehilangan ruhnya," ujarnya. Dalam forum tersebut juga muncul pandangan bahwa Muktamar ke-35 perlu menjadi momentum penyegaran kepemimpinan PBNU. Sejumlah peserta menilai organisasi membutuhkan figur yang mampu menjadi pemersatu dan menjembatani berbagai dinamika internal yang berkembang. "Untuk mengembalikan marwah organisasi dan tercipta supremasi ulama dalam kepemimpinan NU, butuh tokoh ulama yang alim, independen, santun, sejuk, tidak terlibat konflik dan mampu menjadi pemersatu," ujar salah seorang peserta asal Surakarta.   Sebagai hasil forum, para peserta menyampaikan sembilan seruan kepada Muktamar ke-35 NU, antara lain memperkuat kembali posisi Syuriah sebagai otoritas moral tertinggi organisasi, memperjelas relasi Syuriah dan Tanfidziyah, memperkuat fungsi pengawasan etik, membangun sistem audit tata kelola dan audit etik. Dan meningkatkan transparansi organisasi, memperkuat kaderisasi ulama muda, hingga menjadikan Muktamar sebagai momentum koreksi arah organisasi dan penguatan independensi jam'iyah. Kesembilan seruan tersebut dibacakan oleh KH Thoha Abidin sebagai rekomendasi forum Halaqoh Nasional yang digelar di Boyolali.