Ratusan miliar rupiah tersebut mengalir ke 35 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). https://news.okezone.com/read/2026/06/04/337/3222609/jejak-uang-rp366-7-m-ke-pejabat-kementerian-imipas-bongkar-dugaan-pemerasan-silmy-karimidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/04/337/3222609/jejak-uang-rp366-7-m-ke-pejabat-kementerian-imipas-bongkar-dugaan-pemerasan-silmy-karimhttps://news.okezone.com/read/2026/06/04/337/3222609/jejak-uang-rp366-7-m-ke-pejabat-kementerian-imipas-bongkar-dugaan-pemerasan-silmy-karimKamis 04 Juni 2026 18:19 WIBJonathan SimanjuntakJejak Uang Rp366 M ke Pejabat Imipas Bongkar Dugaan Pemerasan Silmy Karim/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2026/06/04/337/3222609/kpk-NjOm_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Kasus ini terungkap dari temuan aliran dana tak wajar senilai Rp366,7 miliar. Ratusan miliar rupiah tersebut mengalir ke 35 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026). Setyo menilai aliran uang tersebut tidak wajar karena hanya sekitar 3 persen yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai. Sementara mayoritas dana diduga berasal dari pemohon layanan keimigrasian. "Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan,"ujarnya. "Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," lanjut Setyo. Dari pengembangan penyelidikan, KPK kemudian menduga Silmy Karim turut terlibat dalam praktik tersebut. Saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan dokumen keimigrasian melalui bawahannya, Jaya Saputra, yang saat itu menjabat Direktur Izin Tinggal.   KPK kini telah menetapkan Silmy dan Jaya bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berikut delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA: 1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK) 2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG) 3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS) 4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS) 5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS) 6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA) 7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP) 8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST) JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Kasus ini terungkap dari temuan aliran dana tak wajar senilai Rp366,7 miliar. Ratusan miliar rupiah tersebut mengalir ke 35 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026). Setyo menilai aliran uang tersebut tidak wajar karena hanya sekitar 3 persen yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai. Sementara mayoritas dana diduga berasal dari pemohon layanan keimigrasian. "Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan,"ujarnya. "Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," lanjut Setyo. Dari pengembangan penyelidikan, KPK kemudian menduga Silmy Karim turut terlibat dalam praktik tersebut. Saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan dokumen keimigrasian melalui bawahannya, Jaya Saputra, yang saat itu menjabat Direktur Izin Tinggal.   KPK kini telah menetapkan Silmy dan Jaya bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berikut delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA: 1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK) 2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG) 3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS) 4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS) 5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS) 6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA) 7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP) 8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST)