Ferry menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan. https://news.okezone.com/read/2026/06/06/337/3223034/perindo-minta-dpr-segera-bahas-revisi-uu-pemilu-libatkan-partai-nonparlemenidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/06/337/3223034/perindo-minta-dpr-segera-bahas-revisi-uu-pemilu-libatkan-partai-nonparlemenhttps://news.okezone.com/read/2026/06/06/337/3223034/perindo-minta-dpr-segera-bahas-revisi-uu-pemilu-libatkan-partai-nonparlemenSabtu 06 Juni 2026 18:35 WIBRahman AsmardikaSekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.https://img.okezone.com/content/2026/06/06/337/3223034/sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-zliv_large.jpgJAKARTA - Partai Perindo mendesak DPR RI segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu, terutama dengan segera dimulainya tahapan seleksi penyelenggara Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan seperti yang terjadi pada 2021. "Karena kita punya pengalaman 2019-2024 kan, jadi hal yang sangat penting adalah menyegerakan untuk diadakannya pembahasan dan putusan terkait dengan RUU Pemilu," kata Ferry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026). Menurut Ferry, pemerintah dan DPR diyakini telah memiliki konsep serta berbagai masukan terkait penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya bisa segera dimulai. "Saya yakin juga pemerintah dan DPR sudah punya konsepsi, sudah punya berbagai masukan-masukan, ya tinggal ini kan tinggal bagaimana dikerucutkan dalam satu rangkaian aktivitas RUU Pemilu yang ada. Itu saja yang memang kita inginkan," ujarnya. Selain itu, Ferry meminta DPR melibatkan partai-partai nonparlemen dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi. "Karena itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam putusan 116 untuk melibatkan partai-partai nonparlemen, saya pikir sangat terbuka sekali kita diundang oleh Komisi II ataupun oleh pemerintah dan DPR untuk membahas ini," tuturnya. Ferry menjelaskan, partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan menjadi 0 persen. Tujuannya agar seluruh suara sah masyarakat dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen. "Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodasi, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia," tandas Ferry. JAKARTA - Partai Perindo mendesak DPR RI segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu, terutama dengan segera dimulainya tahapan seleksi penyelenggara Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan seperti yang terjadi pada 2021. "Karena kita punya pengalaman 2019-2024 kan, jadi hal yang sangat penting adalah menyegerakan untuk diadakannya pembahasan dan putusan terkait dengan RUU Pemilu," kata Ferry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026). Menurut Ferry, pemerintah dan DPR diyakini telah memiliki konsep serta berbagai masukan terkait penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya bisa segera dimulai. "Saya yakin juga pemerintah dan DPR sudah punya konsepsi, sudah punya berbagai masukan-masukan, ya tinggal ini kan tinggal bagaimana dikerucutkan dalam satu rangkaian aktivitas RUU Pemilu yang ada. Itu saja yang memang kita inginkan," ujarnya. Selain itu, Ferry meminta DPR melibatkan partai-partai nonparlemen dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi. "Karena itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam putusan 116 untuk melibatkan partai-partai nonparlemen, saya pikir sangat terbuka sekali kita diundang oleh Komisi II ataupun oleh pemerintah dan DPR untuk membahas ini," tuturnya. Ferry menjelaskan, partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan menjadi 0 persen. Tujuannya agar seluruh suara sah masyarakat dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen. "Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodasi, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia," tandas Ferry.