Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), pada Senin (8/6/2026). https://news.okezone.com/read/2026/06/08/337/3223344/kpk-ott-di-muara-enim-bupati-edison-ikut-diamankanidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/08/337/3223344/kpk-ott-di-muara-enim-bupati-edison-ikut-diamankanhttps://news.okezone.com/read/2026/06/08/337/3223344/kpk-ott-di-muara-enim-bupati-edison-ikut-diamankanSenin 08 Juni 2026 17:05 WIBNur KhabibiWakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/08/337/3223344/wakil_ketua_kpk_fitroh-pPYM_large.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), pada Senin (8/6/2026). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison. "Benar (salah satu yang ditangkap Bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis. Namun, ia belum menjelaskan lebih detail terkait OTT tersebut, termasuk jumlah pihak yang ditangkap maupun perkara yang sedang ditangani. Sebelumnya, Fitroh mengonfirmasi bahwa KPK tengah menggelar operasi tangkap tangan di Muara Enim. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.   JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), pada Senin (8/6/2026). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison. "Benar (salah satu yang ditangkap Bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis. Namun, ia belum menjelaskan lebih detail terkait OTT tersebut, termasuk jumlah pihak yang ditangkap maupun perkara yang sedang ditangani. Sebelumnya, Fitroh mengonfirmasi bahwa KPK tengah menggelar operasi tangkap tangan di Muara Enim. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.