Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga mantan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengungkapkan praktek rasuah ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. https://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223958/dadan-cs-tersangka-langkah-kejagung-jadi-kunci-benahi-tata-kelola-mbgidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223958/dadan-cs-tersangka-langkah-kejagung-jadi-kunci-benahi-tata-kelola-mbghttps://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223958/dadan-cs-tersangka-langkah-kejagung-jadi-kunci-benahi-tata-kelola-mbgKamis 11 Juni 2026 15:48 WIBArief Setyadi Dadan Hindayana ditangkap Kejagung (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/11/337/3223958/korupsi-cxJi_large.jpgJAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga mantan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengungkapkan praktik rasuah ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. Menurut Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, langkah cepat aparat penegak hukum sangat penting, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar gizi anak-anak Indonesia sebagai sasaran utama kebijakan nasional. “Ya, saya kira langkah ini patut diapresiasi. Publik selama ini menyuarakan kegelisahan yang cukup besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, ketika ada respons cepat dari aparat penegak hukum, saya melihat ini sebagai jawaban awal atas ekspektasi publik,” ujarnya, dikutip Kamis (11/6/2026). Menurutnya, penegakan hukum yang transparan menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan mulia sebuah program tidak tercoreng oleh praktik penyimpangan. “Ada satu peribahasa yang menurut saya relevan dalam konteks ini, yaitu road to hell is paved with good intentions. Maksudnya, niat baik saja tidak cukup apabila tidak diikuti tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan,” katanya. Ia menjelaskan Program MBG sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, tujuan mulia tersebut dapat terganggu oleh celah penyimpangan. Sebab itu, ia menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejagung harus dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga keberlanjutan program jangka panjang. “Jadi, respons hukum ini bukan hanya soal penindakan terhadap individu, tetapi juga menjadi sinyal bahwa program MBG harus dijaga dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses hukum berjalan secara transparan dan menyeluruh, termasuk dalam mengungkap kemungkinan adanya penyimpangan yang lebih sistemik. “Karena itu, publik tetap perlu mengawal proses ini. Bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi untuk memastikan agar prosesnya transparan, akuntabel, dan tuntas. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada beberapa orang, sementara akar persoalan tata kelola, jaringan kemitraan, dan potensi penyimpangan sistemiknya tidak dibongkar secara menyeluruh,” tuturnya. Terkait perkembangan penyidikan, ia menyebut masyarakat perlu menunggu proses hukum berjalan tanpa mendahului aparat penegak hukum, termasuk kemungkinan adanya pihak yang bekerja sama sebagai justice collaborator. “Untuk soal itu, saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Kita tidak boleh mendahului kerja aparat penegak hukum. Apalagi jika ada pihak yang disebut siap menjadi justice collaborator, tentu itu bisa menjadi pintu masuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah kasus ini hanya berhenti pada aktor tertentu, atau ada jaringan yang lebih luas di baliknya,” tambahnya. Kejagung perlu menelusuri kasus ini secara komprehensif, tidak hanya pada pelaku yang terlibat langsung. Namun, juga pada aspek lain seperti proses pengambilan keputusan, pola kemitraan, mekanisme pengadaan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diuntungkan dalam dugaan penyimpangan. Diketahui, Kejagung menangkap tiga mantan pimpinan BGN, meliputi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan kedua wakilnya, Lodewjk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya ditangkap dan ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga mantan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengungkapkan praktik rasuah ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. Menurut Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, langkah cepat aparat penegak hukum sangat penting, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar gizi anak-anak Indonesia sebagai sasaran utama kebijakan nasional. “Ya, saya kira langkah ini patut diapresiasi. Publik selama ini menyuarakan kegelisahan yang cukup besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, ketika ada respons cepat dari aparat penegak hukum, saya melihat ini sebagai jawaban awal atas ekspektasi publik,” ujarnya, dikutip Kamis (11/6/2026). Menurutnya, penegakan hukum yang transparan menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan mulia sebuah program tidak tercoreng oleh praktik penyimpangan. “Ada satu peribahasa yang menurut saya relevan dalam konteks ini, yaitu road to hell is paved with good intentions. Maksudnya, niat baik saja tidak cukup apabila tidak diikuti tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan,” katanya. Ia menjelaskan Program MBG sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, tujuan mulia tersebut dapat terganggu oleh celah penyimpangan. Sebab itu, ia menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejagung harus dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga keberlanjutan program jangka panjang. “Jadi, respons hukum ini bukan hanya soal penindakan terhadap individu, tetapi juga menjadi sinyal bahwa program MBG harus dijaga dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses hukum berjalan secara transparan dan menyeluruh, termasuk dalam mengungkap kemungkinan adanya penyimpangan yang lebih sistemik. “Karena itu, publik tetap perlu mengawal proses ini. Bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi untuk memastikan agar prosesnya transparan, akuntabel, dan tuntas. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada beberapa orang, sementara akar persoalan tata kelola, jaringan kemitraan, dan potensi penyimpangan sistemiknya tidak dibongkar secara menyeluruh,” tuturnya. Terkait perkembangan penyidikan, ia menyebut masyarakat perlu menunggu proses hukum berjalan tanpa mendahului aparat penegak hukum, termasuk kemungkinan adanya pihak yang bekerja sama sebagai justice collaborator. “Untuk soal itu, saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Kita tidak boleh mendahului kerja aparat penegak hukum. Apalagi jika ada pihak yang disebut siap menjadi justice collaborator, tentu itu bisa menjadi pintu masuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah kasus ini hanya berhenti pada aktor tertentu, atau ada jaringan yang lebih luas di baliknya,” tambahnya. Kejagung perlu menelusuri kasus ini secara komprehensif, tidak hanya pada pelaku yang terlibat langsung. Namun, juga pada aspek lain seperti proses pengambilan keputusan, pola kemitraan, mekanisme pengadaan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diuntungkan dalam dugaan penyimpangan. Diketahui, Kejagung menangkap tiga mantan pimpinan BGN, meliputi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan kedua wakilnya, Lodewjk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya ditangkap dan ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.