Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah. https://news.okezone.com/read/2026/06/18/337/3225071/ketua-kpk-bongkar-039-modus-cantik-039-koruptor-era-digitalidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/18/337/3225071/ketua-kpk-bongkar-039-modus-cantik-039-koruptor-era-digitalhttps://news.okezone.com/read/2026/06/18/337/3225071/ketua-kpk-bongkar-039-modus-cantik-039-koruptor-era-digitalKamis 18 Juni 2026 03:02 WIBMei Sada SiraitKetua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/17/337/3225071/kpk-gx3b_large.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah. Pernyataan itu disampaikan Setyo dalam Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas pada Rabu (17/6/2026). Ia menegaskan teknologi hanyalah alat. Sementara faktor utama yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi tetap berada pada manusia yang mengoperasikannya. “Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” kata Setyo. Ia mengungkapkan, KPK masih menemukan sejumlah kasus korupsi yang terjadi meskipun sistem pelayanan dan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara digital. Dalam beberapa kasus yang ditangani, penyimpangan justru terjadi melalui celah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu. “Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya. Salah satu contohnya adalah sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang selama ini dianggap mampu menekan praktik korupsi. Namun, sistem tersebut ternyata masih bisa 'dipermainkan' oleh oknum. Karena itu, menurut Setyo, persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada individu yang memiliki akses terhadap sistem tersebut. “Misalkan e-katalog. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik, ditutup siang hari dibuka malam hari. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya,” jelasnya. Menariknya, ia juga membeberkan bagaimana broker, calo, atau makelar proyek bisa masuk dalam proses pengadaan pemerintah. Menurut Setyo, para broker sebenarnya tidak memiliki kemampuan luar biasa. Mereka disebut hanya memanfaatkan informasi yang bocor dari orang dalam. Kebocoran informasi inilah yang menjadi modal utama para broker untuk mengatur proses pengadaan. “Sering saya sampaikan, mereka ini tidak sakti-sakti amat. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam. Kalau orang dalam sudah ngasih tahu, nanti buka buat pengadaan speknya ini, ini, ini, dirapikanlah," jelasnya. Setyo pun menegaskan reformasi birokrasi dan digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada perubahan sistem semata. Yang utama justru pembangunan integritas ASN. Tujuannya agar berbagai inovasi digital benar-benar mampu menutup celah korupsi. Ia pun berharap program pembelajaran integritas berbasis e-learning yang diluncurkan KPK ini dapat menjadi langkah untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan ASN. JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah. Pernyataan itu disampaikan Setyo dalam Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas pada Rabu (17/6/2026). Ia menegaskan teknologi hanyalah alat. Sementara faktor utama yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi tetap berada pada manusia yang mengoperasikannya. “Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” kata Setyo. Ia mengungkapkan, KPK masih menemukan sejumlah kasus korupsi yang terjadi meskipun sistem pelayanan dan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara digital. Dalam beberapa kasus yang ditangani, penyimpangan justru terjadi melalui celah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu. “Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya. Salah satu contohnya adalah sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang selama ini dianggap mampu menekan praktik korupsi. Namun, sistem tersebut ternyata masih bisa 'dipermainkan' oleh oknum. Karena itu, menurut Setyo, persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada individu yang memiliki akses terhadap sistem tersebut. “Misalkan e-katalog. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik, ditutup siang hari dibuka malam hari. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya,” jelasnya. Menariknya, ia juga membeberkan bagaimana broker, calo, atau makelar proyek bisa masuk dalam proses pengadaan pemerintah. Menurut Setyo, para broker sebenarnya tidak memiliki kemampuan luar biasa. Mereka disebut hanya memanfaatkan informasi yang bocor dari orang dalam. Kebocoran informasi inilah yang menjadi modal utama para broker untuk mengatur proses pengadaan. “Sering saya sampaikan, mereka ini tidak sakti-sakti amat. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam. Kalau orang dalam sudah ngasih tahu, nanti buka buat pengadaan speknya ini, ini, ini, dirapikanlah," jelasnya. Setyo pun menegaskan reformasi birokrasi dan digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada perubahan sistem semata. Yang utama justru pembangunan integritas ASN. Tujuannya agar berbagai inovasi digital benar-benar mampu menutup celah korupsi. Ia pun berharap program pembelajaran integritas berbasis e-learning yang diluncurkan KPK ini dapat menjadi langkah untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan ASN.