Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan. https://news.okezone.com/read/2026/06/19/337/3225403/sikap-pdip-dituding-abu-abu-ganjar-kami-kritisi-kebijakan-yang-tidak-sesuai-kepentingan-publikidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/19/337/3225403/sikap-pdip-dituding-abu-abu-ganjar-kami-kritisi-kebijakan-yang-tidak-sesuai-kepentingan-publikhttps://news.okezone.com/read/2026/06/19/337/3225403/sikap-pdip-dituding-abu-abu-ganjar-kami-kritisi-kebijakan-yang-tidak-sesuai-kepentingan-publikJum'at 19 Juni 2026 14:54 WIBJonathan Simanjuntak Ganjar: Kami Kritisi Kebijakan yang Tidak Sesuai Kepentingan Publik!https://img.okezone.com/content/2026/06/19/337/3225403/pdip-eRpU_large.jpgJAKARTA - Posisi politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan selalu jelas, yakni menjadi penyeimbang dengan mendengarkan suara rakyat serta tetap setia pada konstitusi. Karena itu, tidak tepat jika PDIP disebut bersikap abu-abu. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo kepada wartawan, Jumat (19/6/2026). "Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," kata dia. Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan. "Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan bukan oleh substansi kebijakan," ujar Ganjar. Ganjar juga menegaskan fungsi parlemen bukan untuk sekadar memposisikan diri sebagai pendukung ataupun lawan pemerintah. Menurutnya, parlemen memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terdengar.   "Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat," ujarnya. Ganjar mengingatkan bahwa PDIP juga memiliki rekam jejak tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan. Ia menilai substansi terpenting dalam demokrasi adalah keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar posisi politik. "Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," tegasnya. JAKARTA - Posisi politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan selalu jelas, yakni menjadi penyeimbang dengan mendengarkan suara rakyat serta tetap setia pada konstitusi. Karena itu, tidak tepat jika PDIP disebut bersikap abu-abu. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo kepada wartawan, Jumat (19/6/2026). "Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," kata dia. Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan. "Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan bukan oleh substansi kebijakan," ujar Ganjar. Ganjar juga menegaskan fungsi parlemen bukan untuk sekadar memposisikan diri sebagai pendukung ataupun lawan pemerintah. Menurutnya, parlemen memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terdengar.   "Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat," ujarnya. Ganjar mengingatkan bahwa PDIP juga memiliki rekam jejak tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan. Ia menilai substansi terpenting dalam demokrasi adalah keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar posisi politik. "Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," tegasnya.