Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul sejumlah aset milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, yang telah disita dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). https://news.okezone.com/read/2026/06/20/337/3225559/periksa-silmy-karim-kpk-telusuri-asal-usul-aset-yang-disitaidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/20/337/3225559/periksa-silmy-karim-kpk-telusuri-asal-usul-aset-yang-disitahttps://news.okezone.com/read/2026/06/20/337/3225559/periksa-silmy-karim-kpk-telusuri-asal-usul-aset-yang-disitaSabtu 20 Juni 2026 13:32 WIBNur KhabibiJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/20/337/3225559/juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-l7by_large.jpg JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul sejumlah aset milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, yang telah disita dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Silmy Karim sebagai tersangka pada Jumat (19/6/2026). “Selain itu dikonfirmasi terkait asal-usul aset-aset yang telah disita,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (20/6/2026). Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh Silmy Karim yang diduga berasal dari praktik korupsi. “Materi pemeriksaan terkait dugaan penerimaan oleh SK dari pemerasan dan gratifikasi,” ujarnya. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 5 Juni 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. “Barang bukti yang disita diduga terkait atau diperoleh dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA,” kata Budi.   Aset yang disita meliputi dua unit mobil Porsche, 10 unit sepeda motor mulai dari Vespa, moge hingga Harley-Davidson, tujuh unit sepeda, serta sejumlah perhiasan. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. “Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN,” tutur Budi. KPK saat ini terus mendalami keterkaitan aset-aset tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Silmy Karim dan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus pengurusan izin tinggal WNA. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul sejumlah aset milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, yang telah disita dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Silmy Karim sebagai tersangka pada Jumat (19/6/2026). “Selain itu dikonfirmasi terkait asal-usul aset-aset yang telah disita,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (20/6/2026). Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh Silmy Karim yang diduga berasal dari praktik korupsi. “Materi pemeriksaan terkait dugaan penerimaan oleh SK dari pemerasan dan gratifikasi,” ujarnya. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 5 Juni 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. “Barang bukti yang disita diduga terkait atau diperoleh dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA,” kata Budi.   Aset yang disita meliputi dua unit mobil Porsche, 10 unit sepeda motor mulai dari Vespa, moge hingga Harley-Davidson, tujuh unit sepeda, serta sejumlah perhiasan. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. “Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN,” tutur Budi. KPK saat ini terus mendalami keterkaitan aset-aset tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Silmy Karim dan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus pengurusan izin tinggal WNA.