Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, alasan di balik usulannya agar penderita tuberkulosis (TBC) masuk dalam kelompok penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penderita TBC merupakan salah satu kelompok yang mengalami masalah gizi sehingga membutuhkan intervensi khusus. https://news.okezone.com/read/2026/06/25/337/3226532/dpr-kritik-wacana-pasien-tbc-dapat-mbg-ini-penjelasan-menkesidhttps://news.okezone.com/read/2026/06/25/337/3226532/dpr-kritik-wacana-pasien-tbc-dapat-mbg-ini-penjelasan-menkeshttps://news.okezone.com/read/2026/06/25/337/3226532/dpr-kritik-wacana-pasien-tbc-dapat-mbg-ini-penjelasan-menkesKamis 25 Juni 2026 16:26 WIBAchmad Al FiqriMenteri Kesehatan Budi Gunawan (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/06/25/337/3226532/menteri_kesehatan_budi_gunawan-nEMp_large.jpg JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, alasan di balik usulannya agar penderita tuberkulosis (TBC) masuk dalam kelompok penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penderita TBC merupakan salah satu kelompok yang mengalami masalah gizi sehingga membutuhkan intervensi khusus. Budi mengatakan usulan tersebut muncul saat dirinya dimintai pandangan mengenai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tambahan asupan gizi agar program pemerintah lebih tepat sasaran. "Kan saya sempat ditanya, supaya tepat sasarannya, siapa sih yang harus diberikan gizi tambahan? Jadi saya sebagai Menkes bilang, yang bermasalah gizi itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penderita TBC. Itu yang bermasalah gizi," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, Budi menegaskan Kementerian Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa saja yang menjadi penerima Program MBG. Ia menyebut pernyataannya hanya menjelaskan kelompok yang secara medis membutuhkan perbaikan status gizi. "Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa buat kita di Kemenkes, yang memiliki masalah gizi adalah empat itu, dan itu sudah ada bukti ilmiahnya, jurnalnya sudah ada. Jadi empat sasaran itulah yang harus diperbaiki gizinya supaya kita juga tidak terlalu menyebar ke mana-mana," ujarnya.   Menurut Budi, mekanisme pelaksanaan maupun bentuk intervensi yang nantinya dipilih pemerintah merupakan tahapan lanjutan yang akan diputuskan oleh pihak terkait. "Bagaimana caranya? Eksekusinya nanti apa menyalurkan? Itu kan isu lain sesudah itu nanti diputuskan," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritisi wacana pemberian MBG kepada penderita TBC. Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Charles mengaku setuju dengan upaya intervensi gizi bagi kelompok rentan, termasuk penderita TBC. Namun, menurutnya, pemberian bantuan melalui skema MBG belum tentu menjadi solusi paling efektif. "Secara teknis saya rasa ini akan sangat sulit ya, karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC itu tinggal ada dapur SPPG. Sehingga mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC," kata Charles di Kompleks Parlemen, Rabu (24/6/2026). Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan jaringan puskesmas yang telah tersedia hampir di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendampingan serta intervensi gizi kepada pasien TBC. "Jangan semua-semua MBG. Kita sudah punya puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga tenaga kesehatan di wilayah tersebut lebih mengetahui kebutuhan pasien penderita TBC. Jadi tidak perlu harus program MBG yang digunakan untuk memberikan makan kepada penderita TBC," ujarnya. JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, alasan di balik usulannya agar penderita tuberkulosis (TBC) masuk dalam kelompok penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penderita TBC merupakan salah satu kelompok yang mengalami masalah gizi sehingga membutuhkan intervensi khusus. Budi mengatakan usulan tersebut muncul saat dirinya dimintai pandangan mengenai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tambahan asupan gizi agar program pemerintah lebih tepat sasaran. "Kan saya sempat ditanya, supaya tepat sasarannya, siapa sih yang harus diberikan gizi tambahan? Jadi saya sebagai Menkes bilang, yang bermasalah gizi itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penderita TBC. Itu yang bermasalah gizi," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, Budi menegaskan Kementerian Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa saja yang menjadi penerima Program MBG. Ia menyebut pernyataannya hanya menjelaskan kelompok yang secara medis membutuhkan perbaikan status gizi. "Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa buat kita di Kemenkes, yang memiliki masalah gizi adalah empat itu, dan itu sudah ada bukti ilmiahnya, jurnalnya sudah ada. Jadi empat sasaran itulah yang harus diperbaiki gizinya supaya kita juga tidak terlalu menyebar ke mana-mana," ujarnya.   Menurut Budi, mekanisme pelaksanaan maupun bentuk intervensi yang nantinya dipilih pemerintah merupakan tahapan lanjutan yang akan diputuskan oleh pihak terkait. "Bagaimana caranya? Eksekusinya nanti apa menyalurkan? Itu kan isu lain sesudah itu nanti diputuskan," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritisi wacana pemberian MBG kepada penderita TBC. Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Charles mengaku setuju dengan upaya intervensi gizi bagi kelompok rentan, termasuk penderita TBC. Namun, menurutnya, pemberian bantuan melalui skema MBG belum tentu menjadi solusi paling efektif. "Secara teknis saya rasa ini akan sangat sulit ya, karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC itu tinggal ada dapur SPPG. Sehingga mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC," kata Charles di Kompleks Parlemen, Rabu (24/6/2026). Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan jaringan puskesmas yang telah tersedia hampir di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendampingan serta intervensi gizi kepada pasien TBC. "Jangan semua-semua MBG. Kita sudah punya puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga tenaga kesehatan di wilayah tersebut lebih mengetahui kebutuhan pasien penderita TBC. Jadi tidak perlu harus program MBG yang digunakan untuk memberikan makan kepada penderita TBC," ujarnya.