Imparsial menilai investigasi kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup apabila hanya melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kementerian Pertahanan (Kemhan) seharusnya menggandeng kepolisian dan Komnas HAM dalam mengusut kematian lima peserta tersebut. https://news.okezone.com/read/2026/07/03/337/3228035/polisi-dan-komnas-ham-diminta-usut-kematian-5-calon-manajer-kopdesidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/03/337/3228035/polisi-dan-komnas-ham-diminta-usut-kematian-5-calon-manajer-kopdeshttps://news.okezone.com/read/2026/07/03/337/3228035/polisi-dan-komnas-ham-diminta-usut-kematian-5-calon-manajer-kopdesJum'at 03 Juli 2026 14:43 WIBYuwantoro WinduajiePembekalan calon manajer Kopdes (Foto: IG Kemhan)https://img.okezone.com/content/2026/07/03/337/3228035/calon_manajer_kopdes-cu1m_large.jpgJAKARTA - Imparsial menilai investigasi kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup apabila hanya melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kementerian Pertahanan (Kemhan) seharusnya menggandeng kepolisian dan Komnas HAM dalam mengusut kematian lima peserta tersebut. "Imparsial memandang bahwa investigasi atas meninggalnya lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup apabila dilakukan hanya dengan melibatkan Kementerian Kesehatan," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, peristiwa tersebut menyangkut hilangnya nyawa warga sipil dalam sebuah program yang diselenggarakan negara sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel. "Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan seharusnya menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan karena kematian lima peserta Latsarmil tersebut jelas merupakan kematian yang tidak wajar," ujarnya. Imparsial menilai pelibatan kepolisian diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian serta memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Jika ditemukan dugaan tindak pidana seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau adanya kekerasan, proses hukum dinilai harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan KUHAP. Imparsial juga mengacu pada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death. "Hal ini sejalan dengan prinsip HAM sebagaimana yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang menegaskan bahwa setiap kematian yang berpotensi melawan hukum harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan," kata Ardi. Selain kepolisian, Imparsial meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menilai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut, terutama terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi selama pelaksanaan pelatihan. Menurut Imparsial, keterlibatan kepolisian dan Komnas HAM penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. "Pelibatan kepolisian dan Komnas HAM menjadi penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut," ujarnya. Imparsial juga mendesak pemerintah menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Menurut Imparsial, program yang menyasar masyarakat sipil tidak boleh mengadopsi pendekatan yang dirancang untuk pendidikan prajurit militer tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Imparsial menilai penghentian program tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa sekaligus menghindari semakin kuatnya praktik militerisasi di ranah sipil yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya, Kemhan menggandeng Kemenkes untuk menyelidiki meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer. Kedua kementerian tersebut telah membentuk tim pencari fakta untuk menjalankan investigasi. "Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. JAKARTA - Imparsial menilai investigasi kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup apabila hanya melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kementerian Pertahanan (Kemhan) seharusnya menggandeng kepolisian dan Komnas HAM dalam mengusut kematian lima peserta tersebut. "Imparsial memandang bahwa investigasi atas meninggalnya lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup apabila dilakukan hanya dengan melibatkan Kementerian Kesehatan," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, peristiwa tersebut menyangkut hilangnya nyawa warga sipil dalam sebuah program yang diselenggarakan negara sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel. "Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan seharusnya menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan karena kematian lima peserta Latsarmil tersebut jelas merupakan kematian yang tidak wajar," ujarnya. Imparsial menilai pelibatan kepolisian diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian serta memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Jika ditemukan dugaan tindak pidana seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau adanya kekerasan, proses hukum dinilai harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan KUHAP. Imparsial juga mengacu pada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death. "Hal ini sejalan dengan prinsip HAM sebagaimana yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang menegaskan bahwa setiap kematian yang berpotensi melawan hukum harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan," kata Ardi. Selain kepolisian, Imparsial meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menilai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut, terutama terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi selama pelaksanaan pelatihan. Menurut Imparsial, keterlibatan kepolisian dan Komnas HAM penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. "Pelibatan kepolisian dan Komnas HAM menjadi penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut," ujarnya. Imparsial juga mendesak pemerintah menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Menurut Imparsial, program yang menyasar masyarakat sipil tidak boleh mengadopsi pendekatan yang dirancang untuk pendidikan prajurit militer tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Imparsial menilai penghentian program tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa sekaligus menghindari semakin kuatnya praktik militerisasi di ranah sipil yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya, Kemhan menggandeng Kemenkes untuk menyelidiki meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer. Kedua kementerian tersebut telah membentuk tim pencari fakta untuk menjalankan investigasi. "Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.