Kejagung diminta membentuk tim tanpa melibatkan orang-orang terkait Febrie Ardiansyah. https://news.okezone.com/read/2026/07/11/337/3229545/dpr-minta-kejagung-bentuk-tim-independen-selidiki-kasus-korupsi-yang-jerat-febrie-adriansyahidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/11/337/3229545/dpr-minta-kejagung-bentuk-tim-independen-selidiki-kasus-korupsi-yang-jerat-febrie-adriansyahhttps://news.okezone.com/read/2026/07/11/337/3229545/dpr-minta-kejagung-bentuk-tim-independen-selidiki-kasus-korupsi-yang-jerat-febrie-adriansyahSabtu 11 Juli 2026 20:05 WIBFelldy UtamaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman.https://img.okezone.com/content/2026/07/11/337/3229545/habiburokhman-WeP9_large.jpgJAKARTA - Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim independen untuk melaksanakan proses hukum atas tiga perkara kasus dugaan korupsi terkait PLN Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Permintaan ini disampaikan DPR menyusul penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) sebagai salah satu tersangka. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa tim independen ini tentunya dibentuk tanpa melibatkan orang-orang yang diduga berafiliasi dengan FA. "Komisi III DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat pembentukan Panja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). "Tim penyidik independen ini terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA," ujarnya melanjutkan. Diketahui, salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka untuk ketiga kasus dugaan korupsi ini adalah Febrie Adriansyah. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melimpahkan penanganan perkara tiga kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan secara formil itu dilakukan pada Sabtu (11/7). "Kami secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara, tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganan," ujar Plt. Jampidsus, Rudi Margono, Sabtu (11/7/2026). Meski telah dilimpahkan, Margono menjamin bahwa penanganan kasusnya akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipikor Polri. Ia menjamin kepastian hukum akan dikedepankan dalam menguak kasus itu. "Hari ini walau diserahkan kepada Jampidsus, kita tetap koordinasi, sinergi dengan Kakortastipidkor beserta jajaran, agar ada kepastian dalam penyelesaiannya," ujar dia. JAKARTA - Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim independen untuk melaksanakan proses hukum atas tiga perkara kasus dugaan korupsi terkait PLN Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Permintaan ini disampaikan DPR menyusul penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) sebagai salah satu tersangka. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa tim independen ini tentunya dibentuk tanpa melibatkan orang-orang yang diduga berafiliasi dengan FA. "Komisi III DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat pembentukan Panja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). "Tim penyidik independen ini terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA," ujarnya melanjutkan. Diketahui, salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka untuk ketiga kasus dugaan korupsi ini adalah Febrie Adriansyah. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melimpahkan penanganan perkara tiga kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan secara formil itu dilakukan pada Sabtu (11/7). "Kami secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara, tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganan," ujar Plt. Jampidsus, Rudi Margono, Sabtu (11/7/2026). Meski telah dilimpahkan, Margono menjamin bahwa penanganan kasusnya akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipikor Polri. Ia menjamin kepastian hukum akan dikedepankan dalam menguak kasus itu. "Hari ini walau diserahkan kepada Jampidsus, kita tetap koordinasi, sinergi dengan Kakortastipidkor beserta jajaran, agar ada kepastian dalam penyelesaiannya," ujar dia.