Mahfud menganggap, pelimpahan ke Kejagung itu dilakukan karena kepolisian telah merampungkan proses penyidikan. https://news.okezone.com/read/2026/07/13/337/3229754/mahfud-md-bongkar-skenario-terburuk-penanganan-kasus-febrie-adriansyah-di-kejagungidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/13/337/3229754/mahfud-md-bongkar-skenario-terburuk-penanganan-kasus-febrie-adriansyah-di-kejagunghttps://news.okezone.com/read/2026/07/13/337/3229754/mahfud-md-bongkar-skenario-terburuk-penanganan-kasus-febrie-adriansyah-di-kejagungSenin 13 Juli 2026 09:45 WIBDanandaya Arya putraMahfud MD/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2026/07/13/337/3229754/viral-pMPo_large.jpgJAKARTA - Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipdikor) Polri melimpahkan perkara tiga kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam perkara ini, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai pelimpahan ke Kejagung tersebut ternyata mengecoh banyak pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menganggap, pelimpahan ke Kejagung itu dilakukan karena kepolisian telah merampungkan proses penyidikan. "Saya sendiri termasuk yang terkecoh karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli 2026 sekitar jam 15 adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan," ujar Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya @Mahfudmd, Senin (13/7/2026). Namun nyatanya pelimpahan yang dijalankan kemarin menurut Mahfud tidak sesuai dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sebab yang dilakukan merupakan pelimpahan penyidikan lanjutan tersangka, atau artinya Kejagung meneruskan penyidikan perkara tersebut. "Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian," kata Mahfud. Dijelaskannya, pelimpahan merupakan proses hukum yang wajar, ketika polisi selesai melakukan penyidikan, kemudian menyerahkan tersangka beserta alat bukti dan barang bukti ke Kejaksaan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap atau P21, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan untuk dibawa ke pengadilan. Menurutnya, pelimpahan di tengah proses penyidikan bisa saja dilaksanakan, namun yang berwewenang mengambil alih adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Karena KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara di tengah proses penyidikan. "Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu," ungkapnya. Mahfud menilai publik tidak bisa disalahkan apabila muncul anggapan bahwa pengalihan perkara Febrie merupakan produk kompromi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Sebab dari awal penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya.   "Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini, atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain," ucap dia. Mahfud mengungkap skenario terburuk setelah dialihkannya penangan perkara ini ke Kejagung. Satu, status tersangka Febrie bisa saja gugur lewat praperadilan karena yang bersangkutan diduga belum diperiksa oleh penyidik Polri, karena kini penanganan perkaranya telah di kejaksaan agung. "Skenarionya adalah begini satu, dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini maka tersangka Febrie Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan. Bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar. Tapi harus diperiksa dulu," tuturnya. Sedangkan yang kedua, kalaupun Febrie tidak mengajukan praperadilan, bisa saja kejaksaan memperlambat penanganan perkara. Karena tidak bisa dipungkiri Febrie sebelumnya merupakan pejabat tinggi di Kejagung.   "Mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat," imbuhnya. Terakhir, Mahfud mengkhawatirkan skenario paling buruk ketika perkara ini sengaja digantung hingga berujung dikesampingkan. "Tiga, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan," pungkasnya. JAKARTA - Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipdikor) Polri melimpahkan perkara tiga kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam perkara ini, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai pelimpahan ke Kejagung tersebut ternyata mengecoh banyak pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menganggap, pelimpahan ke Kejagung itu dilakukan karena kepolisian telah merampungkan proses penyidikan. "Saya sendiri termasuk yang terkecoh karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli 2026 sekitar jam 15 adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan," ujar Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya @Mahfudmd, Senin (13/7/2026). Namun nyatanya pelimpahan yang dijalankan kemarin menurut Mahfud tidak sesuai dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sebab yang dilakukan merupakan pelimpahan penyidikan lanjutan tersangka, atau artinya Kejagung meneruskan penyidikan perkara tersebut. "Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian," kata Mahfud. Dijelaskannya, pelimpahan merupakan proses hukum yang wajar, ketika polisi selesai melakukan penyidikan, kemudian menyerahkan tersangka beserta alat bukti dan barang bukti ke Kejaksaan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap atau P21, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan untuk dibawa ke pengadilan. Menurutnya, pelimpahan di tengah proses penyidikan bisa saja dilaksanakan, namun yang berwewenang mengambil alih adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Karena KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara di tengah proses penyidikan. "Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu," ungkapnya. Mahfud menilai publik tidak bisa disalahkan apabila muncul anggapan bahwa pengalihan perkara Febrie merupakan produk kompromi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Sebab dari awal penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya.   "Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini, atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain," ucap dia. Mahfud mengungkap skenario terburuk setelah dialihkannya penangan perkara ini ke Kejagung. Satu, status tersangka Febrie bisa saja gugur lewat praperadilan karena yang bersangkutan diduga belum diperiksa oleh penyidik Polri, karena kini penanganan perkaranya telah di kejaksaan agung. "Skenarionya adalah begini satu, dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini maka tersangka Febrie Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan. Bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar. Tapi harus diperiksa dulu," tuturnya. Sedangkan yang kedua, kalaupun Febrie tidak mengajukan praperadilan, bisa saja kejaksaan memperlambat penanganan perkara. Karena tidak bisa dipungkiri Febrie sebelumnya merupakan pejabat tinggi di Kejagung.   "Mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat," imbuhnya. Terakhir, Mahfud mengkhawatirkan skenario paling buruk ketika perkara ini sengaja digantung hingga berujung dikesampingkan. "Tiga, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan," pungkasnya.