Dia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk mengusut perkara tersebut. Kewenangan supervisi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK. https://news.okezone.com/read/2026/07/15/337/3230260/gandeng-kpk-usut-kasus-febrie-adriansyah-komitmen-jaksa-agung-berantas-korupsiidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/15/337/3230260/gandeng-kpk-usut-kasus-febrie-adriansyah-komitmen-jaksa-agung-berantas-korupsihttps://news.okezone.com/read/2026/07/15/337/3230260/gandeng-kpk-usut-kasus-febrie-adriansyah-komitmen-jaksa-agung-berantas-korupsiRabu 15 Juli 2026 14:55 WIBFahmi Firdaus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyahhttps://img.okezone.com/content/2026/07/15/337/3230260/kejagung-s8WH_large.jpgJAKARTA –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tiga perkara dugaan korupsi, dan TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Setyo mengatakan, komunikasi dengan Jaksa Agung terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk mengusut perkara tersebut. Kewenangan supervisi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK. ​"Iya, sudah mulai jalan (komunikasi) gitu," kata Setyo usai hadiri acara peluncuran buku bertajuk "Anotasi KUHAP 2025," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamzah Halim, mengatakan bahwa keputusan mengundang KPK secara resmi merupakan terobosan hukum yang sangat berani. "Ini langkah yang tidak lazim dan tidak ada kewajiban Jaksa Agung untuk mengambil langkah tersebut," ujar Hamzah. Menurutnya, terobosan hukum ini harus diapresiasi secara objektif sebagai wujud nyata, bahwa Jaksa Agung beserta jajaran, siap menjalankan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yakni asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.   Dengan menggandeng KPK, Kejagung dinilai telah menutup rapat pintu damai atau kompromi internal yang biasa dicurigai publik dalam kasus-kasus yang melibatkan petinggi korps adhyaksa. Dikatakannya, terobosan ini seharusnya menjadi contoh dan standar baru bagi institusi negara lain di Indonesia jika ingin menunjukkan komitmen bersih-bersih yang sama. "Saya kira ini patut dicontoh bagi sebuah institusi di republik ini ketika di institusinya terjadi kejadian yang sama yang dialami mantan jampidsus di institusi mereka," pungkasnya. JAKARTA –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tiga perkara dugaan korupsi, dan TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Setyo mengatakan, komunikasi dengan Jaksa Agung terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk mengusut perkara tersebut. Kewenangan supervisi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK. ​"Iya, sudah mulai jalan (komunikasi) gitu," kata Setyo usai hadiri acara peluncuran buku bertajuk "Anotasi KUHAP 2025," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Hamzah Halim, mengatakan bahwa keputusan mengundang KPK secara resmi merupakan terobosan hukum yang sangat berani. "Ini langkah yang tidak lazim dan tidak ada kewajiban Jaksa Agung untuk mengambil langkah tersebut," ujar Hamzah. Menurutnya, terobosan hukum ini harus diapresiasi secara objektif sebagai wujud nyata, bahwa Jaksa Agung beserta jajaran, siap menjalankan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yakni asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.   Dengan menggandeng KPK, Kejagung dinilai telah menutup rapat pintu damai atau kompromi internal yang biasa dicurigai publik dalam kasus-kasus yang melibatkan petinggi korps adhyaksa. Dikatakannya, terobosan ini seharusnya menjadi contoh dan standar baru bagi institusi negara lain di Indonesia jika ingin menunjukkan komitmen bersih-bersih yang sama. "Saya kira ini patut dicontoh bagi sebuah institusi di republik ini ketika di institusinya terjadi kejadian yang sama yang dialami mantan jampidsus di institusi mereka," pungkasnya.