Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 menandai fase baru dalam perkembangan politik Indonesia. Di satu sisi, pemerintahan ini mengusung agenda pembangunan yang menekankan hilirisasi industri, ketahanan pangan, investasi, dan penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi. https://news.okezone.com/read/2026/07/17/337/3230798/kuasa-modal-dan-negara-genealogi-korporatisme-oligarki-era-prabowo-ndash-gibranidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/17/337/3230798/kuasa-modal-dan-negara-genealogi-korporatisme-oligarki-era-prabowo-ndash-gibranhttps://news.okezone.com/read/2026/07/17/337/3230798/kuasa-modal-dan-negara-genealogi-korporatisme-oligarki-era-prabowo-ndash-gibranJum'at 17 Juli 2026 21:20 WIBOpiniDosen Sosiologi Politik UNUSIA, Amsar A. Dulmanan (foto: dok pribadi)https://img.okezone.com/content/2026/07/17/337/3230798/amsar_a_dulmanan-YAg7_large.jpg Penulis: Amsar A. Dulmanan/Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Politik & Pembangunan Sosial UNUSIA. JAKARTA - Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 menandai fase baru dalam perkembangan politik Indonesia. Di satu sisi, pemerintahan ini mengusung agenda pembangunan yang menekankan hilirisasi industri, ketahanan pangan, investasi, dan penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai kalangan akademik mempertanyakan apakah konfigurasi kekuasaan baru tersebut memperkuat demokrasi atau justru mereproduksi pola relasi antara negara, modal, dan elite yang selama ini dikenal sebagai oligarki. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui dinamika politik elektoral, tetapi memerlukan pembacaan genealogis mengenai bagaimana kuasa bekerja, bagaimana modal memperoleh legitimasi politik, dan bagaimana negara menjadi arena negosiasi berbagai kepentingan. Dalam perspektif Michel Foucault (1980) dalam Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, bahwa genealogi bukanlah pencarian asal-usul yang linear, melainkan upaya menelusuri proses historis terbentuknya rezim pengetahuan dan praktik kekuasaan yang menghasilkan suatu tatanan sosial tertentu. Kekuasaan tidak semata berada pada institusi negara, tetapi tersebar dalam jaringan relasi sosial, ekonomi, hukum, dan diskursus yang membentuk cara masyarakat memahami realitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai rezim Prabowo–Gibran tidak cukup dipahami sebagai pergantian pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kesinambungan konfigurasi kuasa yang telah berkembang sejak era Orde Baru, Reformasi, hingga demokrasi elektoral kontemporer. Pendekatan tersebut menemukan relevansinya dalam karya Jeffrey A. Winters.  Oligarchy. New York: Cambridge University Press. Winters menjelaskan oligarki bukan sekadar pemerintahan oleh segelintir orang kaya, melainkan suatu sistem ketika individu atau kelompok yang menguasai sumber daya material menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan ekonomi melalui instrumen politik. Dengan demikian, demokrasi elektoral tidak otomatis menghapus oligarki. Sebaliknya, demokrasi justru dapat menjadi arena baru bagi oligark untuk mempertahankan kepentingan ekonominya melalui pendanaan politik, pengaruh terhadap kebijakan publik, maupun penguasaan media. Dalam konteks Indonesia, Winters menunjukkan bahwa pasca-Reformasi terjadi transformasi dari sultanistic oligarchy menuju ruling oligarchy. Jika pada masa Soeharto oligarki berada di bawah kendali seorang penguasa dominan, maka setelah Reformasi para oligark memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkompetisi sekaligus berkolaborasi dalam institusi demokrasi.  Dengan kata lain, demokrasi Indonesia berkembang bersamaan dengan semakin kuatnya pengaruh elite ekonomi dalam menentukan arah kebijakan negara.  Dalam perspektif tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proses konsolidasi elite yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Koalisi politik yang sangat besar, keterlibatan tokoh-tokoh bisnis dalam lingkaran kekuasaan, serta hubungan erat antara negara dan sektor swasta memperlihatkan kecenderungan korporatisme baru. Korporatisme dalam pengertian ini bukan sekadar kerja sama negara dengan dunia usaha, tetapi suatu pola institusional ketika organisasi ekonomi memperoleh akses istimewa dalam proses pembuatan kebijakan publik.   Philippe C. Schmitter (1974). "Still the Century of Corporatism?" The Review of Politics, 36(1), 85–131, mendefinisikan “korporatisme” sebagai sistem representasi kepentingan yang memberikan posisi khusus kepada organisasi tertentu untuk bernegosiasi langsung dengan negara dalam merumuskan kebijakan. Dalam praktiknya, model tersebut dapat menghasilkan efisiensi pembangunan apabila diimbangi akuntabilitas demokratis. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, korporatisme berpotensi berubah menjadi instrumen reproduksi oligarki karena negara lebih responsif terhadap kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan publik. Genealogi korporatisme Indonesia sebenarnya telah terbentuk sejak Orde Baru melalui hubungan simbiosis antara birokrasi, militer, dan konglomerasi bisnis. Reformasi 1998 memang mengubah prosedur demokrasi, tetapi tidak sepenuhnya mengubah struktur ekonomi politik yang menopang dominasi elite. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan pembangunan yang sangat bergantung pada investasi besar, proyek strategis nasional, maupun konsolidasi perusahaan negara sering dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi negara pembangunan (developmental state) yang tetap memerlukan dukungan modal swasta. Dalam kerangka Foucauldian, keadaan tersebut menunjukkan bahwa negara bukan sekadar aktor independen, melainkan ruang tempat berbagai rezim pengetahuan mengenai pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas diproduksi sebagai "kebenaran". Diskursus mengenai hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, dan investasi misalnya, tidak hanya merupakan pilihan kebijakan ekonomi, tetapi juga membentuk legitimasi baru mengenai bagaimana negara seharusnya bekerja. Diskursus tersebut menghasilkan apa yang oleh Foucault disebut sebagai governmentality, yakni teknik pemerintahan yang mengarahkan perilaku masyarakat melalui rasionalitas administratif dan ekonomi --lihat Michel Foucault (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 87–91). Namun demikian, pembacaan genealogis juga mengingatkan bahwa hubungan antara negara dan modal tidak selalu identik dengan dominasi oligarki. Pemerintahan Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menampilkan posisi yang lebih konfrontatif terhadap sebagian kelompok konglomerat dengan mendorong redistribusi manfaat pembangunan dan keterlibatan mereka dalam agenda nasional. Hal ini menunjukkan bahwa relasi negara dan modal tetap bersifat dinamis, tidak semata-mata hubungan subordinasi negara kepada pemilik modal. Beberapa analis bahkan melihat adanya ketegangan baru antara pemerintah dan sebagian elite bisnis mengenai arah kebijakan ekonomi.    Karena itu, secara akademik kurang tepat apabila pemerintahan Prabowo–Gibran secara apriori didefinisikan sebagai "rezim oligarki". Istilah tersebut merupakan kategori analitis yang harus dibuktikan melalui penelitian empiris mengenai pola pendanaan politik, proses penyusunan kebijakan, distribusi sumber daya ekonomi, serta hubungan antara aktor negara dan aktor bisnis. Pendekatan genealogis justru mendorong peneliti untuk menghindari kesimpulan normatif yang terlalu dini, dan lebih menekankan penelusuran historis mengenai bagaimana relasi kuasa terus berubah melalui berbagai institusi. Dari sudut pandang sosiologi politik, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan hanya keberadaan oligarki, tetapi kemampuan institusi demokrasi mengendalikan pengaruh modal agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Negara memerlukan investasi dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan. Namun, pada saat yang sama, demokrasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat sipil agar proses tersebut tidak berubah menjadi monopoli kekuasaan oleh segelintir elite. Dengan demikian, genealogi korporatisme pada era Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa kuasa, modal, dan negara merupakan tiga unsur yang saling membentuk dalam sejarah politik Indonesia. Mengikuti pembacaan Foucault, relasi tersebut tidak pernah bersifat final, melainkan selalu diproduksi melalui diskursus, institusi, dan praktik pemerintahan. Sementara itu, mengikuti Winters, konsentrasi kekayaan tetap menjadi sumber daya politik yang sangat menentukan dalam demokrasi modern. Oleh sebab itu, masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara efektivitas pembangunan, kebutuhan investasi, dan penguatan mekanisme demokrasi yang mampu membatasi dominasi oligarki. Penulis: Amsar A. Dulmanan/Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Politik & Pembangunan Sosial UNUSIA. JAKARTA - Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 menandai fase baru dalam perkembangan politik Indonesia. Di satu sisi, pemerintahan ini mengusung agenda pembangunan yang menekankan hilirisasi industri, ketahanan pangan, investasi, dan penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai kalangan akademik mempertanyakan apakah konfigurasi kekuasaan baru tersebut memperkuat demokrasi atau justru mereproduksi pola relasi antara negara, modal, dan elite yang selama ini dikenal sebagai oligarki. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui dinamika politik elektoral, tetapi memerlukan pembacaan genealogis mengenai bagaimana kuasa bekerja, bagaimana modal memperoleh legitimasi politik, dan bagaimana negara menjadi arena negosiasi berbagai kepentingan. Dalam perspektif Michel Foucault (1980) dalam Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, bahwa genealogi bukanlah pencarian asal-usul yang linear, melainkan upaya menelusuri proses historis terbentuknya rezim pengetahuan dan praktik kekuasaan yang menghasilkan suatu tatanan sosial tertentu. Kekuasaan tidak semata berada pada institusi negara, tetapi tersebar dalam jaringan relasi sosial, ekonomi, hukum, dan diskursus yang membentuk cara masyarakat memahami realitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai rezim Prabowo–Gibran tidak cukup dipahami sebagai pergantian pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kesinambungan konfigurasi kuasa yang telah berkembang sejak era Orde Baru, Reformasi, hingga demokrasi elektoral kontemporer. Pendekatan tersebut menemukan relevansinya dalam karya Jeffrey A. Winters.  Oligarchy. New York: Cambridge University Press. Winters menjelaskan oligarki bukan sekadar pemerintahan oleh segelintir orang kaya, melainkan suatu sistem ketika individu atau kelompok yang menguasai sumber daya material menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan ekonomi melalui instrumen politik. Dengan demikian, demokrasi elektoral tidak otomatis menghapus oligarki. Sebaliknya, demokrasi justru dapat menjadi arena baru bagi oligark untuk mempertahankan kepentingan ekonominya melalui pendanaan politik, pengaruh terhadap kebijakan publik, maupun penguasaan media. Dalam konteks Indonesia, Winters menunjukkan bahwa pasca-Reformasi terjadi transformasi dari sultanistic oligarchy menuju ruling oligarchy. Jika pada masa Soeharto oligarki berada di bawah kendali seorang penguasa dominan, maka setelah Reformasi para oligark memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkompetisi sekaligus berkolaborasi dalam institusi demokrasi.  Dengan kata lain, demokrasi Indonesia berkembang bersamaan dengan semakin kuatnya pengaruh elite ekonomi dalam menentukan arah kebijakan negara.  Dalam perspektif tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proses konsolidasi elite yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Koalisi politik yang sangat besar, keterlibatan tokoh-tokoh bisnis dalam lingkaran kekuasaan, serta hubungan erat antara negara dan sektor swasta memperlihatkan kecenderungan korporatisme baru. Korporatisme dalam pengertian ini bukan sekadar kerja sama negara dengan dunia usaha, tetapi suatu pola institusional ketika organisasi ekonomi memperoleh akses istimewa dalam proses pembuatan kebijakan publik.   Philippe C. Schmitter (1974). "Still the Century of Corporatism?" The Review of Politics, 36(1), 85–131, mendefinisikan “korporatisme” sebagai sistem representasi kepentingan yang memberikan posisi khusus kepada organisasi tertentu untuk bernegosiasi langsung dengan negara dalam merumuskan kebijakan. Dalam praktiknya, model tersebut dapat menghasilkan efisiensi pembangunan apabila diimbangi akuntabilitas demokratis. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, korporatisme berpotensi berubah menjadi instrumen reproduksi oligarki karena negara lebih responsif terhadap kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan publik. Genealogi korporatisme Indonesia sebenarnya telah terbentuk sejak Orde Baru melalui hubungan simbiosis antara birokrasi, militer, dan konglomerasi bisnis. Reformasi 1998 memang mengubah prosedur demokrasi, tetapi tidak sepenuhnya mengubah struktur ekonomi politik yang menopang dominasi elite. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan pembangunan yang sangat bergantung pada investasi besar, proyek strategis nasional, maupun konsolidasi perusahaan negara sering dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi negara pembangunan (developmental state) yang tetap memerlukan dukungan modal swasta. Dalam kerangka Foucauldian, keadaan tersebut menunjukkan bahwa negara bukan sekadar aktor independen, melainkan ruang tempat berbagai rezim pengetahuan mengenai pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas diproduksi sebagai "kebenaran". Diskursus mengenai hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, dan investasi misalnya, tidak hanya merupakan pilihan kebijakan ekonomi, tetapi juga membentuk legitimasi baru mengenai bagaimana negara seharusnya bekerja. Diskursus tersebut menghasilkan apa yang oleh Foucault disebut sebagai governmentality, yakni teknik pemerintahan yang mengarahkan perilaku masyarakat melalui rasionalitas administratif dan ekonomi --lihat Michel Foucault (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 87–91). Namun demikian, pembacaan genealogis juga mengingatkan bahwa hubungan antara negara dan modal tidak selalu identik dengan dominasi oligarki. Pemerintahan Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menampilkan posisi yang lebih konfrontatif terhadap sebagian kelompok konglomerat dengan mendorong redistribusi manfaat pembangunan dan keterlibatan mereka dalam agenda nasional. Hal ini menunjukkan bahwa relasi negara dan modal tetap bersifat dinamis, tidak semata-mata hubungan subordinasi negara kepada pemilik modal. Beberapa analis bahkan melihat adanya ketegangan baru antara pemerintah dan sebagian elite bisnis mengenai arah kebijakan ekonomi.    Karena itu, secara akademik kurang tepat apabila pemerintahan Prabowo–Gibran secara apriori didefinisikan sebagai "rezim oligarki". Istilah tersebut merupakan kategori analitis yang harus dibuktikan melalui penelitian empiris mengenai pola pendanaan politik, proses penyusunan kebijakan, distribusi sumber daya ekonomi, serta hubungan antara aktor negara dan aktor bisnis. Pendekatan genealogis justru mendorong peneliti untuk menghindari kesimpulan normatif yang terlalu dini, dan lebih menekankan penelusuran historis mengenai bagaimana relasi kuasa terus berubah melalui berbagai institusi. Dari sudut pandang sosiologi politik, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan hanya keberadaan oligarki, tetapi kemampuan institusi demokrasi mengendalikan pengaruh modal agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Negara memerlukan investasi dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan. Namun, pada saat yang sama, demokrasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat sipil agar proses tersebut tidak berubah menjadi monopoli kekuasaan oleh segelintir elite. Dengan demikian, genealogi korporatisme pada era Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa kuasa, modal, dan negara merupakan tiga unsur yang saling membentuk dalam sejarah politik Indonesia. Mengikuti pembacaan Foucault, relasi tersebut tidak pernah bersifat final, melainkan selalu diproduksi melalui diskursus, institusi, dan praktik pemerintahan. Sementara itu, mengikuti Winters, konsentrasi kekayaan tetap menjadi sumber daya politik yang sangat menentukan dalam demokrasi modern. Oleh sebab itu, masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara efektivitas pembangunan, kebutuhan investasi, dan penguatan mekanisme demokrasi yang mampu membatasi dominasi oligarki.