Arab Saudi telah menegaskan menolak bergabung dengan Kesepakatan Abraham tanpa pembentukan negara Palestina. https://news.okezone.com/read/2026/07/24/18/3232039/trump-kesepakatan-nuklir-batal-jika-arab-saudi-tak-normalisasi-hubungan-dengan-israelidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/24/18/3232039/trump-kesepakatan-nuklir-batal-jika-arab-saudi-tak-normalisasi-hubungan-dengan-israelhttps://news.okezone.com/read/2026/07/24/18/3232039/trump-kesepakatan-nuklir-batal-jika-arab-saudi-tak-normalisasi-hubungan-dengan-israelJum'at 24 Juli 2026 11:20 WIBRahman AsmardikaPresiden AS Donald Trump bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih. (Foto: X)https://img.okezone.com/content/2026/07/24/18/3232039/presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-L1c8_large.jpgWASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (23/7/2026) mensyaratkan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel bagi Riyadh untuk melanjutkan kesepakatan kerja sama nuklir sipilnya dengan Washington. Trump mengatakan kesepakatan itu hanya akan berlaku jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang dimediasi AS, di mana beberapa negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi sendiri telah lama menolak bergabung dengan kesepakatan tersebut tanpa adanya jalan menuju pembentukan negara Palestina. Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, mengatakan Trump telah berbicara dengan sekutu-sekutu Teluk dan Arab berkali-kali tentang pengaitan kesepakatan tersebut dengan Perjanjian Abraham. Dia menegaskan bahwa jika Arab Saudi tidak bergabung dengan perjanjian tersebut, maka "kesepakatan itu batal." AS dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan tersebut pada Rabu (22/7/2026), yang memungkinkan Riyadh untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi AS tanpa inspeksi mendadak PBB—syarat ketat yang selama ini dituntut Washington dari Iran. Trump Menghubungkan Perjanjian Nuklir Saudi dengan Perjanjian Abraham Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Kamis, Trump menulis: "Perjanjian Nuklir Sipil (Tidak akan ada pengayaan material!)... hanya berkaitan dengan penggunaan non-militer seperti yang sudah dimiliki Iran dan UEA (serta negara lain), akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung pada Arab Saudi yang bergabung dengan Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses." "Amerika Serikat tidak menentang Fasilitas Nuklir Sipil (Non-Pengayaan)," kata Trump. Kongres AS akan memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan tersebut sebelum diberlakukan. Selain itu, akan ada studi kelayakan selama dua tahun mengenai bagian pengayaan dari perjanjian tersebut.   Kedutaan Besar Saudi di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait unggahan Trump tersebut. Sebelum Trump mengaitkan kesepakatan itu dengan Perjanjian Abraham, pihak Arab Saudi menyatakan bahwa perjanjian tersebut mendukung upaya diversifikasi sumber energi mereka, serta mencakup "standar internasional tertinggi" untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir. "Kami akan terus berbicara dengan rekan-rekan Saudi kami untuk menyelesaikan kesepakatan dan mudah-mudahan melihat mereka bergabung dengan Perjanjian Abraham segera," kata Leavitt kepada wartawan di Gedung Putih, sebagaimana dilansir Reuters. Leavitt mengatakan dia tidak yakin apakah Trump telah berbicara lagi dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sejak unggahan pada Kamis tersebut, namun topik ini adalah hal yang selalu diangkat dalam percakapan-percakapan sebelumnya. Sebagai catatan, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Trump pada tahun 2020, mematahkan konsensus yang telah lama ada untuk menjadi negara-negara Arab pertama yang mengakui Israel dalam seperempat abad terakhir. Langkah ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan. Israel, yang sempat khawatir kesepakatan Saudi dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah, menyambut baik syarat baru tersebut pada Kamis. "Bergabungnya Arab Saudi dalam Kesepakatan Abraham akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah," sebut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi. Leavitt menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui apakah Netanyahu yang meminta agar kesepakatan nuklir tersebut bergantung pada perjanjian yang lebih luas. "Sepengetahuan saya, tidak," tuturnya kepada wartawan. Pada Rabu, pemerintahan Trump menegaskan bahwa kesepakatan nuklir sipil tersebut mematuhi aturan nonproliferasi dalam Undang-Undang Energi Atom AS, yang termasuk salah satu yang terketat di dunia.   Kesepakatan tersebut awalnya dirancang untuk memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium dan memproses ulang limbah nuklir, di mana keduanya merupakan jalur potensial menuju pengembangan senjata nuklir. Sebagai perbandingan, UEA setuju untuk melepaskan kedua hak tersebut ketika menandatangani kesepakatan serupa dengan AS pada tahun 2009. Hingga saat ini belum jelas apa yang dimaksud Trump dalam unggahan media sosialnya ketika ia menyatakan tidak akan ada pengayaan nuklir berdasarkan perjanjian tersebut—apakah merujuk secara spesifik pada uranium tingkat tinggi untuk senjata (weapons-grade) atau pengayaan secara umum. Uranium tingkat senjata diperkaya hingga sekitar 90%, sementara bahan bakar untuk reaktor nuklir sipil diperkaya hingga sekitar 6%. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) PBB menyatakan pihak mereka masih menunggu permintaan resmi dari Washington dan Riyadh untuk menerapkan langkah-langkah verifikasi berdasarkan perjanjian tersebut sebelum meminta otorisasi dari Dewan Gubernur. WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (23/7/2026) mensyaratkan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel bagi Riyadh untuk melanjutkan kesepakatan kerja sama nuklir sipilnya dengan Washington. Trump mengatakan kesepakatan itu hanya akan berlaku jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang dimediasi AS, di mana beberapa negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi sendiri telah lama menolak bergabung dengan kesepakatan tersebut tanpa adanya jalan menuju pembentukan negara Palestina. Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, mengatakan Trump telah berbicara dengan sekutu-sekutu Teluk dan Arab berkali-kali tentang pengaitan kesepakatan tersebut dengan Perjanjian Abraham. Dia menegaskan bahwa jika Arab Saudi tidak bergabung dengan perjanjian tersebut, maka "kesepakatan itu batal." AS dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan tersebut pada Rabu (22/7/2026), yang memungkinkan Riyadh untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi AS tanpa inspeksi mendadak PBB—syarat ketat yang selama ini dituntut Washington dari Iran. Trump Menghubungkan Perjanjian Nuklir Saudi dengan Perjanjian Abraham Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Kamis, Trump menulis: "Perjanjian Nuklir Sipil (Tidak akan ada pengayaan material!)... hanya berkaitan dengan penggunaan non-militer seperti yang sudah dimiliki Iran dan UEA (serta negara lain), akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung pada Arab Saudi yang bergabung dengan Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses." "Amerika Serikat tidak menentang Fasilitas Nuklir Sipil (Non-Pengayaan)," kata Trump. Kongres AS akan memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan tersebut sebelum diberlakukan. Selain itu, akan ada studi kelayakan selama dua tahun mengenai bagian pengayaan dari perjanjian tersebut.   Kedutaan Besar Saudi di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait unggahan Trump tersebut. Sebelum Trump mengaitkan kesepakatan itu dengan Perjanjian Abraham, pihak Arab Saudi menyatakan bahwa perjanjian tersebut mendukung upaya diversifikasi sumber energi mereka, serta mencakup "standar internasional tertinggi" untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir. "Kami akan terus berbicara dengan rekan-rekan Saudi kami untuk menyelesaikan kesepakatan dan mudah-mudahan melihat mereka bergabung dengan Perjanjian Abraham segera," kata Leavitt kepada wartawan di Gedung Putih, sebagaimana dilansir Reuters. Leavitt mengatakan dia tidak yakin apakah Trump telah berbicara lagi dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sejak unggahan pada Kamis tersebut, namun topik ini adalah hal yang selalu diangkat dalam percakapan-percakapan sebelumnya. Sebagai catatan, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Trump pada tahun 2020, mematahkan konsensus yang telah lama ada untuk menjadi negara-negara Arab pertama yang mengakui Israel dalam seperempat abad terakhir. Langkah ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan. Israel, yang sempat khawatir kesepakatan Saudi dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah, menyambut baik syarat baru tersebut pada Kamis. "Bergabungnya Arab Saudi dalam Kesepakatan Abraham akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah," sebut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi. Leavitt menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui apakah Netanyahu yang meminta agar kesepakatan nuklir tersebut bergantung pada perjanjian yang lebih luas. "Sepengetahuan saya, tidak," tuturnya kepada wartawan. Pada Rabu, pemerintahan Trump menegaskan bahwa kesepakatan nuklir sipil tersebut mematuhi aturan nonproliferasi dalam Undang-Undang Energi Atom AS, yang termasuk salah satu yang terketat di dunia.   Kesepakatan tersebut awalnya dirancang untuk memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium dan memproses ulang limbah nuklir, di mana keduanya merupakan jalur potensial menuju pengembangan senjata nuklir. Sebagai perbandingan, UEA setuju untuk melepaskan kedua hak tersebut ketika menandatangani kesepakatan serupa dengan AS pada tahun 2009. Hingga saat ini belum jelas apa yang dimaksud Trump dalam unggahan media sosialnya ketika ia menyatakan tidak akan ada pengayaan nuklir berdasarkan perjanjian tersebut—apakah merujuk secara spesifik pada uranium tingkat tinggi untuk senjata (weapons-grade) atau pengayaan secara umum. Uranium tingkat senjata diperkaya hingga sekitar 90%, sementara bahan bakar untuk reaktor nuklir sipil diperkaya hingga sekitar 6%. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) PBB menyatakan pihak mereka masih menunggu permintaan resmi dari Washington dan Riyadh untuk menerapkan langkah-langkah verifikasi berdasarkan perjanjian tersebut sebelum meminta otorisasi dari Dewan Gubernur.