Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak pada berkurangnya anggaran renovasi sekolah di Jakarta. Dari 22 sekolah yang semula direncanakan dibangun atau direnovasi pada 2026, kini hanya tujuh sekolah yang telah memiliki alokasi anggaran. https://news.okezone.com/read/2026/07/26/338/3232326/pramono-pemotongan-dbh-pangkas-renovasi-sekolah-dki-dari-22-tinggal-7-proyekidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/26/338/3232326/pramono-pemotongan-dbh-pangkas-renovasi-sekolah-dki-dari-22-tinggal-7-proyekhttps://news.okezone.com/read/2026/07/26/338/3232326/pramono-pemotongan-dbh-pangkas-renovasi-sekolah-dki-dari-22-tinggal-7-proyekMinggu 26 Juli 2026 03:10 WIBDanandaya Arya putraGubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/07/25/338/3232326/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-OdUJ_large.jpg JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak pada berkurangnya anggaran renovasi sekolah di Jakarta. Dari 22 sekolah yang semula direncanakan dibangun atau direnovasi pada 2026, kini hanya tujuh sekolah yang telah memiliki alokasi anggaran. Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat 25 Juli 2026. Sekolah tersebut menjadi sorotan publik setelah kondisi bangunannya roboh selama dua tahun dan viral di media sosial. "Pada rapat kemarin bersama Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 sekolah yang direncanakan dibangun tahun 2026, hanya tujuh yang sudah teralokasi anggarannya. Ini terjadi karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," kata Pramono. Meski anggaran terbatas, Pemprov DKI memprioritaskan pembangunan empat sekolah yang kondisinya dinilai paling memprihatinkan. Keempat sekolah tersebut yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan kebutuhan anggaran Rp48,1 miliar, SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 senilai Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.   Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan empat sekolah tersebut mencapai sekitar Rp249 miliar. "Empat sekolah ini yang akan kami mulai pembangunannya sekarang," ujar Pramono. Ia menjelaskan, proses pembangunan tidak dapat langsung dimulai karena pemerintah harus lebih dahulu menyelesaikan administrasi penghapusan aset bangunan yang rusak agar tidak menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan. Menurutnya, selama Agustus akan dilakukan proses penghapusan aset dan penunjukan kontraktor. Pembangunan fisik ditargetkan mulai pada September 2026. "Paling lambat September sudah harus dimulai. Agustus persiapan penghapusbukuan dan penunjukan pelaksana konstruksi, kemudian September mulai dibangun," jelasnya. Pramono menargetkan seluruh proses pembangunan empat sekolah tersebut selesai dalam waktu sekitar 10 bulan sejak pekerjaan fisik dimulai. Ia menambahkan, pendanaan proyek pembangunan sekolah akan bersumber dari APBD Perubahan DKI Jakarta serta dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).   JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak pada berkurangnya anggaran renovasi sekolah di Jakarta. Dari 22 sekolah yang semula direncanakan dibangun atau direnovasi pada 2026, kini hanya tujuh sekolah yang telah memiliki alokasi anggaran. Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat 25 Juli 2026. Sekolah tersebut menjadi sorotan publik setelah kondisi bangunannya roboh selama dua tahun dan viral di media sosial. "Pada rapat kemarin bersama Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 sekolah yang direncanakan dibangun tahun 2026, hanya tujuh yang sudah teralokasi anggarannya. Ini terjadi karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," kata Pramono. Meski anggaran terbatas, Pemprov DKI memprioritaskan pembangunan empat sekolah yang kondisinya dinilai paling memprihatinkan. Keempat sekolah tersebut yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan kebutuhan anggaran Rp48,1 miliar, SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 senilai Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.   Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan empat sekolah tersebut mencapai sekitar Rp249 miliar. "Empat sekolah ini yang akan kami mulai pembangunannya sekarang," ujar Pramono. Ia menjelaskan, proses pembangunan tidak dapat langsung dimulai karena pemerintah harus lebih dahulu menyelesaikan administrasi penghapusan aset bangunan yang rusak agar tidak menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan. Menurutnya, selama Agustus akan dilakukan proses penghapusan aset dan penunjukan kontraktor. Pembangunan fisik ditargetkan mulai pada September 2026. "Paling lambat September sudah harus dimulai. Agustus persiapan penghapusbukuan dan penunjukan pelaksana konstruksi, kemudian September mulai dibangun," jelasnya. Pramono menargetkan seluruh proses pembangunan empat sekolah tersebut selesai dalam waktu sekitar 10 bulan sejak pekerjaan fisik dimulai. Ia menambahkan, pendanaan proyek pembangunan sekolah akan bersumber dari APBD Perubahan DKI Jakarta serta dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).