Menurut Boyamin, munculnya informasi hoaks dan fitnah di media sosial (medsos) khususnya terhadap Polri, diduga merupakan upaya segelintir oknum untuk melakukan pengalihan kasus penegakkan hukum. https://news.okezone.com/read/2026/07/30/337/3233222/polri-harus-waspadai-serangan-balik-koruptor-usai-bongkar-kasus-febrie-adriansyahidhttps://news.okezone.com/read/2026/07/30/337/3233222/polri-harus-waspadai-serangan-balik-koruptor-usai-bongkar-kasus-febrie-adriansyahhttps://news.okezone.com/read/2026/07/30/337/3233222/polri-harus-waspadai-serangan-balik-koruptor-usai-bongkar-kasus-febrie-adriansyahKamis 30 Juli 2026 16:13 WIBPuteranegara BatubaraMantan Jampidsus Febrie Adriansyah/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2026/07/30/337/3233222/viral-DCZm_large.jpgJAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengimbau kepada Polri untuk mewaspadai serangan balik koruptor usai mengungkap kasus dugaan korupsi dan TPPU eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. "Menurut saya Polri harus tetap fokus mengusut tuntas kasus korupsi. Jangan terpengaruh dengan serangan balik para koruptor yang mengincar polri dan pimpinan Polri," kata Boyamin saat dihubungi awak media, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurut Boyamin, munculnya informasi hoaks dan fitnah di media sosial (medsos) khususnya terhadap Polri, diduga merupakan upaya segelintir oknum untuk melakukan pengalihan kasus penegakkan hukum yang saat ini sedang berjalan. Media sosial sendiri muncul hoaks atau fitnah yang diduga dilancarkan oleh Buzzer terhadap Kapolri dan institusi Polri. Di sisi lain, Polda Metro Jaya sudah membongkar sindikat buzzer pembuat konten hoaks dan fitnah. Jaringan itu meraup untung ratusan juta sejak beroperasi pada tahun 2024. Dalam perkara ini, Polisi menangkap delapan tersangka dan terus menelusuri pihak pemesan sindikat buzzer tersebut. Sementara itu, Boyamin menegaskan, serangan hoaks kepada pimpinan Polri dan institusi merupakan upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah tegas mendukung langkah pemberantasan praktik rasuah tanpa pandang bulu.   Dalam hal ini, Boyamin memberikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang sudah berani dan tegas mengusut serta membongkar praktik dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Selain itu, Ia juga melihat Polri sudah berusaha keras menyukseskan dan mendukung semua program Presiden. "Tapi ketika bicara prestasi, ketika bicara kinerja, menurut saya masih oke semua. Baik berkaitan dapur MBG, ketahanan pangan jagung, juga memperbaiki kinerja manajemen kepolisian, melayani masyarakat terus juga apapun prestasi memberantas korupsi membongkar korupsinya Febrie Adriansyah yang nilainya cukup fantastis itu," ujar Boyamin. Sementara, Boyamin meyakini, belum ada urgensi atau tanda-tanda pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Karena kalau diganti kesannya tidak mendukung pemberantasan korupsi yang sedang ditangani getolnya oleh Kortas Tipikor Polri," ucap Boyamin. Boyamin menyebut, pergantian pimpinan lembaga merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden. "Dan saya belum melihat tanda-tanda bahwa presiden mau mengganti kapolri. Dan menurut saya saat ini justru tidak ada atau belum ada urgensi mengganti Kapolri. Karena apapun prestasi membongkar korupsi Febrie Adriansyah harus diapresiasi," tutup Boyamin. JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengimbau kepada Polri untuk mewaspadai serangan balik koruptor usai mengungkap kasus dugaan korupsi dan TPPU eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. "Menurut saya Polri harus tetap fokus mengusut tuntas kasus korupsi. Jangan terpengaruh dengan serangan balik para koruptor yang mengincar polri dan pimpinan Polri," kata Boyamin saat dihubungi awak media, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurut Boyamin, munculnya informasi hoaks dan fitnah di media sosial (medsos) khususnya terhadap Polri, diduga merupakan upaya segelintir oknum untuk melakukan pengalihan kasus penegakkan hukum yang saat ini sedang berjalan. Media sosial sendiri muncul hoaks atau fitnah yang diduga dilancarkan oleh Buzzer terhadap Kapolri dan institusi Polri. Di sisi lain, Polda Metro Jaya sudah membongkar sindikat buzzer pembuat konten hoaks dan fitnah. Jaringan itu meraup untung ratusan juta sejak beroperasi pada tahun 2024. Dalam perkara ini, Polisi menangkap delapan tersangka dan terus menelusuri pihak pemesan sindikat buzzer tersebut. Sementara itu, Boyamin menegaskan, serangan hoaks kepada pimpinan Polri dan institusi merupakan upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah tegas mendukung langkah pemberantasan praktik rasuah tanpa pandang bulu.   Dalam hal ini, Boyamin memberikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang sudah berani dan tegas mengusut serta membongkar praktik dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah. Selain itu, Ia juga melihat Polri sudah berusaha keras menyukseskan dan mendukung semua program Presiden. "Tapi ketika bicara prestasi, ketika bicara kinerja, menurut saya masih oke semua. Baik berkaitan dapur MBG, ketahanan pangan jagung, juga memperbaiki kinerja manajemen kepolisian, melayani masyarakat terus juga apapun prestasi memberantas korupsi membongkar korupsinya Febrie Adriansyah yang nilainya cukup fantastis itu," ujar Boyamin. Sementara, Boyamin meyakini, belum ada urgensi atau tanda-tanda pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Karena kalau diganti kesannya tidak mendukung pemberantasan korupsi yang sedang ditangani getolnya oleh Kortas Tipikor Polri," ucap Boyamin. Boyamin menyebut, pergantian pimpinan lembaga merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden. "Dan saya belum melihat tanda-tanda bahwa presiden mau mengganti kapolri. Dan menurut saya saat ini justru tidak ada atau belum ada urgensi mengganti Kapolri. Karena apapun prestasi membongkar korupsi Febrie Adriansyah harus diapresiasi," tutup Boyamin.