Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. https://news.okezone.com/read/2026/08/02/337/3233691/bnpp-percepat-pembangunan-22-kawasan-perbatasanidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/02/337/3233691/bnpp-percepat-pembangunan-22-kawasan-perbatasanhttps://news.okezone.com/read/2026/08/02/337/3233691/bnpp-percepat-pembangunan-22-kawasan-perbatasanMinggu 02 Agustus 2026 07:54 WIBFahmi Firdaus BNPP Percepat Pembangunan 22 Kawasan Perbatasanhttps://img.okezone.com/content/2026/08/02/337/3233691/pemerintah-DErG_large.jpgJAKARTA  – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong pemanfaatan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.  "Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Asisten Deputi PKPL, Yedi Rahmat, dikutip Minggu (2/8/2026). Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan dalam menyusun program prioritas di kawasan perbatasan yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. "Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya. BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.   "Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," pungkas Yedi. BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya berada di Kabupaten Pulau Morotai, di mana abrasi telah menggerus tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Yedi mengatakan, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan abrasi di wilayah tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah. "Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," pungkasnya. JAKARTA  – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong pemanfaatan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.  "Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Asisten Deputi PKPL, Yedi Rahmat, dikutip Minggu (2/8/2026). Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan dalam menyusun program prioritas di kawasan perbatasan yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. "Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya. BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.   "Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," pungkas Yedi. BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya berada di Kabupaten Pulau Morotai, di mana abrasi telah menggerus tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Yedi mengatakan, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan abrasi di wilayah tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah. "Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," pungkasnya.