Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (5/8/2026). Praperadilan ini merupakan upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. https://news.okezone.com/read/2026/08/05/337/3234344/eks-jampidsus-febrie-adriansyah-ajukan-praperadilan-ke-pn-jakselidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/05/337/3234344/eks-jampidsus-febrie-adriansyah-ajukan-praperadilan-ke-pn-jakselhttps://news.okezone.com/read/2026/08/05/337/3234344/eks-jampidsus-febrie-adriansyah-ajukan-praperadilan-ke-pn-jakselRabu 05 Agustus 2026 16:22 WIBNur KhabibiTim kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Nur Khabibi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/05/337/3234344/korupsi-DVsw_large.jpgJAKARTA - Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (5/8/2026). Praperadilan ini merupakan upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. "Bahwa kami akan melakukan upaya hukum, langkah hukum praperadilan yang dimasukkan secara resmi ke PN Jaksel pada hari ini," kata kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah. Menurutnya, sebuah proses yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Febrie merupakan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penanganan perkara PT Asabri, tata kelola batu bara, Jiwasraya dan PT Krakatau Steel. "Praperadilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya, menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara," ujarnya. Namun, permohonan praperadilan tersebut belum termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel. Dengan demikian, nomor perkara praperadilan tersebut belum diketahui. Sementara kuasa hukum Febrie lainnya, Firman Wijaya, menyatakan dalam petitum praperadilan ini pihaknya meminta agar hakim menyatakan tidak sah penetapan tersangka dan penahanan kliennya. "Jadi yang kami mohonkan, kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka, dua, penahanan tanggal 24 Juli 2026 tidak sah," ujar Firman. "Dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikannya," pungkasnya. JAKARTA - Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (5/8/2026). Praperadilan ini merupakan upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. "Bahwa kami akan melakukan upaya hukum, langkah hukum praperadilan yang dimasukkan secara resmi ke PN Jaksel pada hari ini," kata kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah. Menurutnya, sebuah proses yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Febrie merupakan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penanganan perkara PT Asabri, tata kelola batu bara, Jiwasraya dan PT Krakatau Steel. "Praperadilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya, menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara," ujarnya. Namun, permohonan praperadilan tersebut belum termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel. Dengan demikian, nomor perkara praperadilan tersebut belum diketahui. Sementara kuasa hukum Febrie lainnya, Firman Wijaya, menyatakan dalam petitum praperadilan ini pihaknya meminta agar hakim menyatakan tidak sah penetapan tersangka dan penahanan kliennya. "Jadi yang kami mohonkan, kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka, dua, penahanan tanggal 24 Juli 2026 tidak sah," ujar Firman. "Dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikannya," pungkasnya.